Plt Bupati Timbul datangi BPBD. [wiwit agus pribadi/bhirawa]
Pemkab Probolinggo, Bhirawa
Untuk mengetahui sampai sejauh mana kesiapan dalam menangani bencana dan tidak ingin kecolongan kembali seperti yang terjadi di kecamatan Dringu tahun kemarin, Plt Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko melihat langsung kesiapan sarana prasarana (sarpras) dalam penanganan kebencanaan di Kabupaten Probolinggo, di Kantor BPBD Kabupaten Probolinggo.
Plt Bupati Timbul Prihanjoko didampingi Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Probolinggo Rachmad Waluyo menuju gudang di BPBD yang menjadi tempat penyimpanan peralatan penangananan bencana. Salah satunya perahu karet resque untuk mengatasi bencana banjir di musim penghujan.
Sidak atau pengecekan segala sarana prasarana BPBD ini dilakukan sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi segala bencana didalam cuaca ekstrem yaitu fenomena La Nina.
Hal ini bertujuan untuk mencegah maupun menghindari dampak buruk bahaya hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor dan angin kencang yang dipicu fenomena tersebut.
Plt Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko, Senin (8/11) menjelaskan BPBD Kabupaten Probolinggo harus selalu siap siaga dan segala penanganannya terhadap fenomena La Nina yang merupakan anomali iklim global yang dapat memicu peningkatan curah hujan hingga terjadinya bencana hidrometeorologi. Selalu melakukan komunikasi dengan OPD dan lintas sektoral agar penanganan di lokasi tertangani secara cepat.
“Tujuan sidak ini sangat penting untuk dilakukan karena ingin melakukan pengecekan peralatan yang tersedia di BPBD untuk digunakan. Apakah benar-benar siap dan apa kekurangan yang menjadi kendalanya. Karena bencana itu tidak direncanakan dan bencana bisa terjadi sewaktu-waktu. BPBD Kabupaten Probolinggo harus siap menangani jika sewaktu-waktu bencana terjadi,” ungkapnya.
Sementara Kalaksa BPBD Kabupaten Probolinggo Rachmad Waluyo menambahkan, BPBD Kabupaten Probolinggo siap untuk menangani kebencanaan. Informasi yang diterima dari Provinsi Jawa Timur tentang bahaya fenomena La Nina. Bahwa sarana dan prasarana BPBD Kabupaten Probolinggo sudah disiapkan untuk menghadapi bencana.
“Seperti yang saya sampaikan kepada Plt Bupati Probolinggo beberapa waktu yang lalu tentang kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Probolinggo. Pada akhirnya Plt Bupati Probolinggo melakukan kunjungan di BPBD Kabupaten Probolinggo untuk melihat satu persatu kondisi peralatan yang siap digunakan untuk penanganan bencana,” katanya.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten memetakan sebagai upaya mitigasi risiko bencana. Hingga akhir September tercatat, telah terjadi 72 bencana. Jika dibandingkan dengan tahun lalu di bulan yang sama, kejadian bencana mengalami penurunan.
Personel Pusat Pengendalian Operasi-Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) BPBD Kabupaten Probolinggo, Silvia Verdiana mengatakan, ada beberapa potensi bencana yang terjadi di Kabupaten Probolinggo. Rata-rata didominasi banjir. Jika ditarik satu tahun sebelumnya, ada penurunan kejadian bencana.
Beberapa jenis bencana terjadi selama kurun waktu sepuluh bulan belakangan di antaranya sebanyak 22 kejadian bencana bajir dan genangan; 23 kejadian bencana tanah longsor; 17 kejadian bencana angin kencang; 4 kejadian bencana rob dan abrasi; 2 kejadian kebakaran hutan dan lahan. Sementara kecelakaan air, kekeringan, gempa bumi, dan pandemi covid-19 masing-masing satu kejadian.
“Hanya ada satu kejadian bencana pada bulan Oktober yakni kebakaran hutan dan lahan di Bromo, rembetan kebakaran di bawah Gunung Penanjakan. Jika ditotal sudah 72 kejadian bencana dalam kurun waktu 10 bulan,” katanya. Berdasarkan data kejadian bencana, terjadi masa perlihan antara musim kemarau ke penghujan jadi bencana lebih kompleks.
Jika ditarik satu tahun sebelumnya ada penurunan kejadian bencana. Bulan oktober tahun sebelumnya terdapat 12 kejadian bencana, di antaranya 2 kebakaran hutan dan lahan; 5 angin kencang; 3 tanah longsor dan 2 bencana banjir. Sementara saat bulan Oktober tahun ini hanya satu kejadian bencana yakni kebakaran hutan dan lahan.
Disinggung terkait dengan potensi bencana yang akan terjadi di bulan November, pihaknya mewaspadai bencana hidrometeorologi. Bencana yang dapat terjadi di antaranya angin kencang, hujan lebat, banjir dan puting beliung.
“Saat ini sudah memasuki musim hujan. Sesuai imbauan BMKG, berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi. Perlu ada mitigasi risiko agar dampak bencana bisa diminimalisir,” tutur Silvi.
Di Kabupaten Probolinggo, ada dua titik yang rawan banjir. Yakni, di Kecamatan Dringu dan Gending. Lokasinya sama-sama di daerah yang dialiri oleh daerah irigasi (DI).
Kepala UPT Pengelolaan Jalan Sumberdaya Air (PJSDA) di Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo Ahmad Mulyono mengatakan, wilayah rawan banjir di Kabupaten Probolinggo bukan di sekitar DAS Pekalen. Melainkan di daerah yang dialiri oleh daerah irigasi (DI).
“Seperti aliran DI Mbok Siti Tegalsiwalan, DI Kaliamas, DI Kedunggaleng yang alirannya mengarah ke muara Desa Kedunggaleng di Dringu. Sementara yang Gending, DI Sukolelo dan DI Banyubiru, yang bermuara ke Desa Pajurangan dan Gending,” ujarnya.
Begitu musim hujan datang, aliran DI tersebut tidak dapat menampung air yang datang dari berbagai anak sungai. Ditambah kiriman air yang datang dari beberapa curah. Hingga, akhirnya air meluap.
“Seperti Curah Bubur yang ada di Tegalsiwalan, saat hujan mengirim air menuju hilir ke daerah DI di Gending. Sehingga, DI tidak dapat menampung air. Dan akhirnya meluber dan banjir,” katanya.
“Kami mengusulkan normalisasi. Utamanya pada saluran Gendong dan muara yang ada di hilir. Sebab, sudah terjadi pendangkalan dan penyempitan. Kalau di DAS, normalisasi sudah dilakukan. Untuk DI dan saluran Gendong ini belum,” ujarnya.
Normalisasi DAS adalah kewenangan provinsi dan pusat. Sementara normalisasi DI, sebagian kewenangan pemerintah daerah. “Untuk DI itu kebanyakan kewenangan pemprov. Seperti DI Kedung Galeng, DI Mbok Siti,” tambahnya. [wap]
