Karikatur Ilustrasi
Surabaya, Bhirawa
Pemerintah, dalam hal ini presiden RI akan mencabut subsidi pupuk sebesar Rp 6 triliun di Jatim. Berita yang cukup mengejutkan bagi dunia pertanian provinsi Jatim ini, Selasa (9/1) kemarin disampaikan asisten ll bidang perekonomian Pemprov Jatim Dr.H Fattah Yasin, saat dijumpai di sela-sela acara pelepasan operasi pasar beras medium Perum Bulog Subdivre Surabaya di gudang Bulog Buduran Sidoarjo.
Lebih jauh dijelaskan, bahwa rencana presiden tersebut adalah untuk memanfaatkan subsidi pupuk yang cukup besar itu pada tempatnya yang pas yakni para petani yang memang sangat membutuhkan dana itu. “Jadi bukan pada mereka yang sebenarnya tidak butuh subsidi namun mereka diberi bantuan,” ungkap mantan Kadis Koperasi Pemprov Jatim tersebut.
Provinsi Jatim akan jadi pilot projeck untuk memanfaatkan pengalihan subsidi pupuk yang begitu besar itu, pertama akan dikucurkan di provinsi Jatim sebesar Rp 100 miliar untuk dibelikan kebutuhan para petani di Jatim menyangkut semua kebutuhan yang terkait dengan persoalan pertanian.
Dengan cara semacam ini maka para petani akan menikmati secara langsung subsidi yang sejauh ini dinikmati oleh orang orang yang sebenarnya tidak membutuhkan itu. “Makanya pakde Karwo gubernur kita, tidak mau berhubungan dengan corporate tapi lebih suka berhuhungan langsung dengan Gapoktan yakni gabungan kelompok yang mewadahi para petani,” ungkap Fattah.
Dengan kata lain, nantinya para petani akan jadi bos bagi dirinya sendiri, sangat diharapkan mereka akan berkembang menjadi wirausahawan, dengan modal usaha dari subsidi yang sudah diatur tepat guna dan manfaat tersebut.
Dengan adanya pemanfaatan dana subsidi tersebut nantinya tanam padi bisa tiga kali dalam setahun, sementara daerah yang akan jadi pilot projeck adalah Jember, Malang, Nganjuk dan Ngawi, dengan konsep hulu dan hilir. “Kalau ini sudah berjalan, kita Optimis akan ada peningkatan sebesar 60 %, karena peralatan ada dan lahan sudah tersedia,” pungkas Fattah Yasin.
Sementara itu, Kabulog Divre Jatim Muhammad Hasyim saat ditemui secara terpisah pada kesempatan yang sama menungkapkan, pada dasarnya Bulog Divre Jatim sangat siap dengan semua kebijakan yang disampaikan oleh pusat, apalagi persoalan beras di Jatim sejauh ini tidak ada masalah.
Disinggung soal Operasi pasar beras medium, Hasyim menyatakan bahwa itu juga adalah kebijakan dan perintah dari pusat. “Saat ini dilakukan serentak termasuk di pusat yang dilakukan oleh Mendag,” ungkapnya.
Tujuan dari OP ini selain untuk menormalkan harga agar tidak ada yang mempermainkannya, dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium Rp 9.450 dan harga OP Rp 9.350, Juga untuk menjaga penipuan beras medium disulap jadi beras premium, makanya OP diperpanjang yang mestinya hanya mulai dari 31 Desember 2017 sampai dengan 31 Januari 2018 diperpanjang lagi sampai bulan maret 2018.
Suranto, staf ahli Mendag yang juga hadir pada kesempatan tersebut minta agar Satgas gabungan yang terdiri dari Polri dan pihak terkait lainnya agar lebih sigap dalam menghadapi segala kemungkinan agar masyarakat bisa menikmati beras murah namun berkualitas. “Jadi meskipun hanya makan nasi, tanpa lauk pauk sudah bisa karena berasnya berkualitas meskipun.murah,” pungkas Sutanto dengan nada kelakar. [ma]
