Wakil Bupati Subandi menyarahkan penghargaan kepada Kepala BPPD Ari Suryono. [achmad suprayogi/bhirawa]
Upaya mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel, kapabel serta pelayanan publik secara prima. Pemkab Sidoarjo melakukan penilaian terhadap seluruh kinerja Organisasi Perangkat Daerah/OPD Kabupaten Sidoarjo.
Penilaian tersebut diwujudkan dalam bentuk penghargaan kinerja unit penyelenggara pelayanan publik yang diserahkan Wakil Bupati Sidoarjo H. Subandi SH mewakili Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor S.IP.
Bersamaan dengan penyerahan penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penghargaan Reformasi Birokrasi serta penandatanganan perjanjian kinerja (perubahan), pada (9/11) di Pendopo Delta Wibawa kemarin.
Ada 15 OPD yang meraih top 1, 2 dan 3 penghargaan kinerja unit penyelenggara pelayanan publik dan 5 OPD nilai A hasil evalusi SAKIP, yang kali ini menerima penghargaan SAKIP. Selain itu juga terdapat 5 OPD yang berhasil meraih penghargaan Evaluasi RB tahun ini dari Pemkab Sidoarjo.
Terdapat 5 kategori dalam penghargaan kinerja unit penyelenggara pelayanan publik. Antara lain kategori khusus/role model, kategori dinas/badan, kategori kecamatan serta kategori kelurahan dan kategori Puskesmas.
Peraih peringkat pertama kategori khusus/role model disematkan kepada RSUD Sidoarjo. Kategori dinas/badan diraih Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo sebagai peraih peringkat pertama.
Sedangkan peraih peringkat pertama di kategori kecamatan diraih oleh Kecamatan Taman. Untuk kategori kelurahan peringkat pertama di raih oleh Kelurahan Sepanjang. Dan kategori Puskesmas disandang Puskesmas Jabon sebagai peringkat pertamanya.
Wakil Bupati Subandi mengatakan, program ini merupakan kunci terwujudnya sasaran Reformasi Birokrasi itu sendiri. Dikatakannya kesuksesan Reformasi Birokrasi merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan dan harus disadari serta dibangun bersama oleh seluruh perangkat daerah tanpa terkecuali.
“Sudah banyak program-program perbaikan birokrasi yang telah digulirkan secara nyata, telah menghasilkan perubahan dan perbaikan bagi birokrasi,” katanya.
Perangkat daerah tidak boleh lagi hanya memikirkan realisasi kegiatan rutin dan serapan anggaran. Tetapi juga harus memikirkan apakah keberadaannya sudah memberikan hasil kinerja nyata yang dirasakan oleh masyarakat.
“Pelayanan publik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat merupakan wujud nyata dari keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah,” ujarnya.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Koordinator Perencanaan Kinerja dan Anggaran Sekretariat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB Agusdin Muttakin Ak.MM. [ach]
