Bupati Situbondo Karna Suswandi saat menerima LHP dari Kepala Perwakilan BPK Jatim, Karyadi.
Status Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali di raih Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Kamis (2//5).
Penghargaan bergengsi tersebut diberikan, Karyadi, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur dan diterima langsung oleh Bupati Situbondo, Karna Suswandi di Ruang Auditorium Lantai II Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo.
Status Opini WTP tersebut diterima atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023. Ini merupakan WTP ketiga yang diraih Pemkab Situbondo di bawah kepemimpinan Karna Suswandi dan Nyai. Khoirani.
Bupati Situbondo, Karna Suswandi menyampaikan, meski mendapat opini WTP dari BPK RI untuk ketiga kalinya, saat ini masih ada beberapa program kerja yang perlu ditingkatkan ke depan agar lebih baik lagi.
“Ada tiga poin yang menjadi titik berat dari hasil pemeriksaan BPK, yaitu tentang retribusi, honorarium dan PJU yang belum didukung dengan bukti konsumsi listrik,” ujar Bupati Karna Suswandi.
Bupati Karna melanjutkan, jika sebelum dirinya memerintah memang banyak pemasangan PJU yang tidak ada meteran listrik. Namun saat pemerintahannya sudah diberlakukan setiap PJU harus menggunakan meteran listrik. Sehingga pengeluaran daerah bisa lebih jelas untuk konsumsi listrik PJU.
“Sebab jika tanpa meteran jika ada masyarakat yang menyambung ilegal dan tidak diketahui itu akan menjadi tanggungan daerah,” ungkap Bupati Karna Suswandi.
Bupati Situbondo Karna Suswandi bersama Wakil Ketua DPRD Abdurahman, berpose bersama Kepala Perwakilan BPK Jatim, Karyadi.
“Karena dengan begitu, maka fiskal kita sudah mulai meningkat. Dengan demikian kemandirian fiskal bisa segera dicapai oleh pemerintah kabupaten Situbondo. Sebab bantuan pemerintah pusat melalui DAU semakin lama mengalami penurunan sehingga akan berpengaruh kepada kemampuan fiskal daerah,” tutur Bupati Karna.
Mantan Kadis PUPP Kabupaten Bondowoso itu melanjutkan, peningkatan PAD merupakan satu-satunya cara yang harus dilakukan agar Kabupaten Situbondo bisa bersaing dengan daerah lain. “Ini harus kita kejar. Sehingga ke depan Situbondo bisa meningkatkan peran dan eksistensi pemerintah daerah di tengah-tengah masyarakat,” pungkas mantan PLT Bupati Bondowoso itu. (adv.awi)
