Rancangan Perubahan KUA PPAS APBD Kota Batu TA 2024 saat disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD.
Pemerintah Kota Batu berupaya mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja anggarannya. Karena itu mereka menyusun Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024.
Namun diperkirakan masih terdapat defisit sebesar Rp112.156.831.920. Untuk itu defisit ini direncanakan akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah.
Penjabat (Pj) Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai menegaskan pihaknya berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran secara proporsional dan efektif sesuai dengan prioritas pembangunan.
Alokasi tersebut meliputi, sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan penanggulangan kemiskinan.
“Kita juga akan melakukan penguatan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi. Dan ini akan menjadi fokus utama dalam alokasi anggaran,’ ujar Aries saat dikonfirmasi, Minggu (16/7).
Ia mengatakan bahwa fokus utama dan juga rancangan perubahan KUA PPAS APBD ta 2024 ini telah disampaikan ke DPRD Kota Batu dalam sebuah rapat paripurna.
.
Dan diharapkan rancangan ini dapat diperdebatkan untuk kemudian disetujui bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD Kota Batu.
Sebagai Pj Wali Kota Batu, Aries mengaku ingin mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu ia sengaja menentujan tema utama Pembangunan Daerah Kota Batu tahun ini ‘Penguatan Inovasi dan Daya Saing SDM untuk Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif’.
“Melalui tema ini, enam program prioritas pembangunan daerah telah ditetapkan dan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat,” jelas Aries.
Diketahui, dalam rancangan anggaran ini pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp1 triliun lebih. Dalam perhitungan yang dibuat, pendapatan daerah sebesar Rp1.013.139.559.155. Namun belanja daerah ternyata jauh lebih besar, yakni sebesar Rp1.125.296.391.075.
Dijelaskan Aries bahwa dalam pelaksanaan APBD tahun 2022 masih terdapat beberapa pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan secara bersama-sama.
Beberapa permasalahan yang dibahas antara lain adalah belum optimalnya realisasi belanja daerah, tingginya angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Selain itu juga ada PR yabg lain seperti, penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal terutama retribusi daerah, penyelesaian piutang pajak daerah, penyelesaian hutang dan kewajiban daerah, penatausahaan aset daerah.
Dan yang tak kalah penting adalah melakukan percepatan penyelesaian regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi.
Dalam rangka mengatasi banyaknya PR ini, Pemerintah Kota Batu akan melakukan pengkajian dan identifikasi permasalahan. Hal ini akan dilanjutkan dengan merumuskan solusi penyelesaiannya yang melibatkan pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya, baik dari unsur internal pemerintah maupun eksternal pemerintah.
“Hal ini akan dilakukan dengan menetapkan target output yang terukur dan target waktu yang jelas,” tandas Aries. [nas.dre]
