Waduk Wiyung saat ini kepemilikannya masih diusut oleh kejaksaan. Pemkot Surabaya mengakui jumlah aset yang belum mendapat legalitas berupa sertifikat ternyata masih minim. Dari sekitar enam ribu aset yang ada, baru 20 persen yang sudah tersertifikasi.
Pemkot Surabaya, Bhirawa
Pemkot Surabaya terus berupaya menyertifikatkan aset yang mereka miliki. Untuk tahun depan, ada 60 aset yang diajukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk disertifikatkan.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menuturkan pemkot mengalokasikan anggaran sekitar Rp 200 miliar. Anggaran tersebut termasuk untuk biaya sertifikasi jalan.
“Sebenarnya hanya Rp 80 miliar. Kalau ditambah jalan kira-kira membutuhkan Rp 200 miliar,” ujar Tri Rismaharini kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (4/10).
Menurut Risma, dari 80 persen aset milik pemkot yang diajukan sertifikat ke BPN, saat baru selesai sekitar 25 persen. Harapannya aset yang dimiliki pemerintah kota tidak mudah lepas. “Kalau untuk jalan, yang sudah disertifikatkan itu MERR (Middle East Ring Road),” ungkapnya.
Disinggung soal lambatnya proses sertifikasi aset oleh BPN, Risma mengaku dapat memahaminya. Menurutnya, yang membuat lama ada proses pengukuran di lapangan. “Semua jalan akan disertifikatkan. Termasuk untuk Jalan Upajiwa,” imbuh mantan Kepala Bappeko ini. Risma menyebutkan, saat ini masih ada sejumlah aset yang masih disengketakan di pengadilan. Sebut saja Gedung Gelora Pantjasila dan Kolam Renang Brantas. “Untuk dua aset itu kita sudah minta bantuan ke kejaksaan,” jelasnya.
Sedangkan untuk bekas kantor PDAM yang ada di Jalan Basuki Rahmat, lanjutnya, pemerintah kota telah meminta bantuan ke Polrestabes Kota Surabaya. “Kalau Waduk Wiyung saat ini masih diusut oleh kejaksaan,” tandas perempuan kelahiran Kediri ini.
Sebelumnya, jumlah aset milik Pemkot Surabaya yang belum mendapat legalitas berupa sertifikat ternyata masih minim. Dari sekitar enam ribu aset yang ada, baru 20 persen yang sudah tersertifikasi.
Demi menggenjot peningkatan sertifikasi aset, Pemkot Surabaya meningkatkan koordinasi dengan BPN Jawa Timur agar bisa dilakukan dan percepatan.
Dalam rangka Hari Agraria Nasional, Senin (25/9) kemarin, Kepala Kanwil BPN Jatim Gusmin Tuarita menyerahkan 230 sertifikat aset milik pemerintah kota. Tumpukan sertifikat itu langsung diserahkan kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. “Ini baru kali pertama kami menyerahkan sertifikat tanah dengan troli, saking banyaknya,” kata Gusmin waktu itu. [dre]
