Pemkot Surabaya Sisir Tempat Kos

Surabaya, Bhirawa
Sebagai langkah kontrol atas arus urbanisasi di kota Surabaya, jajaran pemerintahan Kota Surabaya menggelar operasi yustisi. Selain itu, Pemkot mulai mempersiapkan Daftar Pemilih Tetap Warga Surabaya. Sebab, e- KTP  ini yang nantinya digunakan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan walikota (Pilwali) Surabaya.
Dari pantauan Bhirawa, di sejumlah kos-kosan elit di daerah Gubeng Kertajaya banyak yang belum mengetahui prosedur pembuatan surat keterangan terdaftar sementara (SKTS). Padahal Pemkot sudah menyiapkan secara online yang bisa diakses secara mudah.
Selain itu, penghuni kost-kostan khusus putri ini rata-rata masih dibawah umur yang baru memiliki KTP. saat di cek KTP-nya penghuni kos beralamat Gubeng Kertajaya 6D No 1 ini masih berdomisili di daerah Surabaya.
Ketika ditanya surat nikah, Karunia Lestari (18th) warga asli Mojo enggan menyerahkan surat nikahnya. Selain itu, petugas akan mengkroscek ke rumahnya untuk memastikan bahwa benar-benar sudah menikah, Karunia menolaknya.
” Saya nikahnya diam-diam pak, dan surat nikahnya dibawa laki-laki saya. Kebetulan laki-laki saya kerja,” kata Karunia Lestari pada petugas yustisi, Senin (23/2).
Berbeda dengan, Metty (24th) warga asli Blitar yang baru bekerja di Cosmo Hotel dan Spa lantaran diajak oleh temannya. Dirinya baru empat bulan tinggal di kos-kosan elit dengan tarif Rp 1,5 Juta ini.
” Saya gak tau pak cara ngurusnya (SKTS) gimana. Saya juga baru ngekos disini,” ujar wanita bertatto ini pada petugas Dispendukcapil Kota Surabaya.
Selain dari Dispendukcapil, dari Kecamatan Gubeng beserta lurah Kertajaya juga hadir dalam melakukan yustisi. Dijelaskan, dalam operasi yang dilakukan di dua kost yang berbeda itu, ditemukan puluhan penghuni kos yang tidak ada dikamarnya.
Sementara itu , Arief Budiarto, Kabid Perencanaan Pengendalian dan Perkembangan Penduduk Dispendukcapil Surabaya memaparkan ada masih ada 417 ribu yang belum melakukan rekam e-KTP.
Pihaknya akan mendatangi kos-kosan dalam waktu dekat ini untuk membuktikan warga sudah memiliki apa tidak. ” Dua minggu lagi saya akan kesini lagi, kali ini masih sebatas himbauan bukan penindakan. Kita himbau warga secepatnya mengurus, karena akhir tahun ini ada Pilkada,” ujar Arief pada Bhirawa.
Arief mengungkapkan jika pihaknya akan terus melakukan operasi ini dibeberapa lokasi berbeda di Surabaya. “Kita berharap kesadaran warga Surabaya dalam administrasi kependudukan itu bisa lebih tinggi, sebab masih banyak pendatang yang enggan membuat KTP,” ungkpanya. (geh)