Perwakilan guru honorer se-Tulungagung saat hearing bersama Komisi A DPRD Tulungagung dan OPD terkait, Rabu (1/12).
Tulungagung, Bhirawa
Plt Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Tulungagung, Rahadi Puspita Bintara, menangis saat hearing bersama Komisi A DPRD Tulungagung dan perwakilan Guru Tidak Tetap (GTT) se-Tulungagung di Ruang Graha Wicaksana Kantor DPRD Tulungagung, Rabu (1/12).
PLT Dindikpora ini tidak bisa membendung air matanya karena insentif transpor para guru honorer di Kota Marmer masih minim, dan harus dibagi lagi dengan guru honorer yang belum menerima.
“Saya nelongso. Ini saya rasakan ketika menandatangani pencairan dana insentif transpor itu,” ujarnya sembari menyeka air matanya.
Rahadi yang biasa disapa dengan nama sebutan Pipit ini menjelaskan, semakin sedih ketika mengetahui jika insentif transpor yang diterima guru honorer itu, ternyata masih dibagi – bagikan lagi ke guru honorer lainnya yang belum mendapat jatah insentif transpor dari Pemkab Tulungagung. ”Kami mengerti ini masih jauh sekali dari sejehtera,” tuturnya.
Pipit yang juga menjabat sebagai Asisten II Sekda Tulungagung itu berjanji akan selalu memperjuangkan kesejahteraan para guru honorer. Salah satunya dengan terus mengajukan usulan anggaran untuk penambahan kesejahteraan guru honorer seperti yang diminta anggota Komisi A DPRD Tulungagung.
Ketua Komisi A DPRD Tulungagung, Gunawan, sempat pula ikut menangis saat Pipit menangis. Ia tertegun dan tanpa terasa air matanya berlinang ketika Pipit mengutarakan isi hatinya, terkait relatif kecilnya insentif transpor yang diterima guru honorer itu.
Gunawan usai hearing menjelaskan pula, pihaknya akan memperjuangkan tambahan anggaran agar semua guru honorer mendapat insentif transpor dan nilainya dapat ditingkatkan sampai Rp700 ribu per bulan. Tidak lagi hanya Rp350 ribu atau Rp400 ribu per bulan.
“Saya dapat lulus SMA karena guru. Saya bersyukur juga saat duduk sebagai Ketua Komisi A masih dapat memperjuangkan guru honorer SMP yang sebelumnya tidak dapat insentif sekarang dapat Rp400 ribu. Juga guru honorer SD yang dulunya hanya Rp250 ribu kini sudah mendapat Rp350 ribu,” paparnya kembali terisak.
Lebih lanjut, Gunawan menyatakan, pihaknya juga memperjuangkan tambahan kuota tenaga PPPK untuk tenaga guru honorer. Usulan perekrutan 900 tenaga PPPK pada tahun 2022 mendatang oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), menurutnya, masih kurang banyak. ”Seharusnya sama dengan Blitar yang bisa sampai 3.500 tenaga PPPK. Karena itu, nanti akan kami kumpulkan lagi OPD terkait seperti BPKAD, BKPSDM dan Dindikpora untuk menuntaskan masalah ini,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Forum Guru Honorer Kabupaten Tulungagung, Setya Maryudi, mengaku belum puas dengan hasil hearing. Ia berharap hearing lanjutan yang melibatkan BPKAD dapat memberi solusi yang lebih baik bagi guru honorer.
“Selain masalah perekrutan PPPK kemarin yang masih bermasalah, kami ingin Pemkab Tulungagung memberikan insentif transpor bagi GTT itu sesuai UMR. Sama antara guru honorer SD maupun SMP sama – sama sesuai UMR,” paparnya. [wed]
