Presiden Jokowi
Realita politik kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi saat ini mencapai yang tertinggi. Penjejakan kepuasan publik oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada bulan April, menunjukkan nilai 82%. Angka ini tidak pernah dicapai oleh presiden terdahulu sejak periode pasca reformasi (1998). Bahkan magnet kepuasan publik Presiden Jokowi, meluruh kepada anak-anaknya. Antara lain Gibran Rakbuming Raka, Walikota Surakarta, sampai di-gadang-gadang sebagai calon wakil presiden.
Penyebutan Gibran, sebagai kandidat bakal calon Wakil Presiden, merupakan realita magnet politik. Tetapi berdasar UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Gibran belum cukup umur. Pada pasal 169 huruf q, disebutkan usia minimal Capres, dan Cawapres, adalah 40 tahun. Jadi, magnet Jokowi “diburu” para bakal calon Presiden, melalui berbagai cara. Termasuk dengan memasang baliho bersama gambar Presiden Jokowi.
Magnet Jokowi, bukan sekadar gejala “kultus individu.” Melainkan berdasar capaian kinerja ke-presidenan selama hampir dua periode. Termasuk realisasi gagasan perpindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Serta capaian penghasilan per-kapita golongan menengah (walau masih di bawah US$ 10 ribu per-tahun). Presiden Jokowi ingin penghasilan per-kapita menuju status sebagai negara maju. Indonesia memiliki waktu 13 tahun (terhitung April 2023) menuju negara maju.
Kepuasan (tingkat tgertinggi) terhadap Presiden Jokowi, juga menimbulkan efek “anti-tesa.” Yakni berupa gejala sosial masif, ketidak suka-an masyarakat terhadap tokoh politik yang menyerang Presiden Jokowi. Lebih lagi pada ranah media sosial (medsos), setiap pernyataan yang menyerang pemerintah, selalu memperoleh “balasan” negatif masyarakat. Bahkan anggota DPR-RI dari fraksi pendukung pemerintah yang suka menggertak Menteri, mengancam Menteri, juga memperoleh perlawanan negatif yang luas.
Harus diakui, kepuasan terhadap Presiden Jokowi, telah menimbulkan gejala “menggiring” setiap bakal calon Presiden (dan bakal calon Presiden). Seolah-olah harus direstui (di bawah tutorial). Sekaligus menumbuhkan pengharapan kesinambungan. Terutama konsep pembangunan ber-visi “Indonesia Centris.” Memandang Indonesia secara utuh. Dengan membuka infrastruktur di seluruh Indonesia. Termasuk inter-koneksi di Papua, Trans-Sumatera, dan Trans-Kalimantan. Melalui jalur darat, dan perairan.
Maka metode tutorial oleh Presiden Jokowi, adalah “cawe-cawe.” Bersamaan dengan metode parpol dengan menggalang koalisi besar. Bertujuan mencegah “diametral” permusuhan saat Pemilu legislatif dan Pilpres. Ancaman berupa politik idetitas, ber-altar SARA (suku, agama, ras, dan antar-golongan) menjadi kewaspadaan bersama pada sepanjang tahun 2023-2024. Kebersatuan, dan pluralisme kebangsaan bisa tercabik-cabik politik identitas. Berujung tawur sosial.
Proses Pilpres wajib “disanggong,” sebagai jaminan keberlanjutan program pemerintah. Bukan ganti presiden selalu di-ikuti berganti program, dengan menghapus program presiden terdahulu. Presiden baru (pengganti) harus melalui dari nol. Cawe-cawe secara eksplisit merupakan pelaksanaan konstitusi. UUD pasal ayat (1), menyatakan, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar.”
Artinya, seluruh kinerja pemerintahan negara yang di-amanat-kan konstitusi (UUD), wajib dibawah kendali Presiden. Seluruh rakyat berhak memperoleh seorang Presiden yang terbaik melalui proses Pilpres. Serta menghindari keterbelahan sosial dampak Pilpres. Maka seluruh bakal calon Presiden, wajib memahami “prestasi” yang telah dicapai Indonesia. Selanjutnya, menjadikan tangga, menapaki peringkat ekonomi lebih baik.
——— 000 ———
