Anggota Komisi E DPRD Jatim, Mathur Husyairi menunjukkan sampel kain seragam sekolah di hadapan Kepala Dinas Pendidikan Jatim saat rapat dengar pendapat di ruang rapat Komisi E DPRD Jatim, Senin (31/7) kemarin. [Gegeh Bagus Setiadi]
Program Pendidikan Gratis Berkualitas (TisTas) di Jawa Timur dinilai gagal. Pasalnya, program ini belum bisa menjawab atas keluhan masyarakat selama ini. Polemik terus bermunculan setiap tahun ajaran baru.
Akhir-akhir ini, polemik harga kain seragam SMA/SMK Negeri yang mahal menjadi beban para orang tua. Disamping itu, Kepala Sekolah juga dinonjobkan karena dinilai melanggar SOP oleh Dinas Pendidikan karena menjual seragam.
Selain itu, proses PPDB banyak diakali untuk bisa masuk sekolah yang diinginkan. Dengan cara pindah domisili dan titip KK di PPDB zonasi.
Atas banyaknya polemik itu, Komisi E DPRD Jatim telah memanggil Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Aries Agung Paewai beserta bawahannya. Rapat dengar pendapat ini berlangsung di ruang rapat Komisi bidang Kesra dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi E Hikmah Bafaqih, Senin (31/7).
Hampir semua anggota Komisi E DPRD Jatim mempertanyakan keseriusan program pendidikan gratis berkualitas ini. Salah satunya Mathur Husyairi. Politisi PBB ini sampai menunjukkan beberapa sampel kain seragam di forum ini.
“Kita berharap Tistas ini benar-benar dilaksanakan oleh Gubernur. Keberpihakan terhadap masyarakat Jatim ayo dibuktikan,” katanya.
Anggarannya dari mana, dijelaskan Mathur, APBD Jatim setiap tahun mencapai Rp31 triliun dengan serapan yang selalu rendah. Bahkan, kata dia, SILPA
Anggarannya dimana, APBD kita setiap tahun Rp31 triliun. Dan serapannya selalu rendah, bahkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) mencapai Rp4 triliun setiap tahunnya.
Anggaran di Dinas Pendidikan Jatim sendiri, lanjut dia, mencapai Rp8 triliun bahkan pernah mencapai Rp11 triliun. “Nah, ini buat apa. Ada cara lain sebenarnya, yakni belanja operasional tiap OPD dikurangi. Saya melihat belanja ATK ini luar biasa di Dinas Pendidikan,” ungkapnya.
Pihaknya pun akan mengajukan seragam gratis di tahun 2024 melalui Banggar. “Saya akan ajukan itu (seragam gratis, red). Saya munculkan wacana ini dan Dinas Pendidikan harus merubah usulannya nanti di Bappeda. Mumpung belum final. Jawab kekecewaan masyarakat dengan permohonan maaf dan jawab dengan seragam gratis di 2024,” tegasnya.
Menjelang masa berakhirnya Gubernur Jatim Khofifah-Emil pada Desember 2023, Mathur menilai program Tistas tidak terlaksana. Disampaikan Mathur, APBD Jatim telah memberikan BPOPP itu yang lunas di 12 bulan hanya di tahun 2019. “Setelah itu, 8 bulan, 6 bulan. Bahkan di 2023 itu hanya 5 bulan. Makanya jawab itu Tistas dengan seragam gratis di periode Gubernur Khofifah,” pungkasnya.
Kekecewaan tersebut juga disampaikan Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih. Pihaknya menyanyangkan adanya kebijakan moratorium koperasi sekolah, khususnya penjualan kain seragam sekolah.
“Ini saya rasa terlalu jauh guna menjawab polemik di masyarakat. Apapun yang viral kenapa selalu muncul kebijakan yang sporadis. Menutup koperasi itu kami sesalkan. Apakah tidak ada cara lain,” kata Hikmah.
Senada juga disampaikan wakil ketua komisi E DPRD Jatim, Artono. Menurutnya, program Tistas masih belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Program Tistas harus betul betul sempurna dilaksanakan. Program Tistas ini nyaris susah diwujudkan,” ujarnya.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai pun mengakui atas banyaknya polemik yang muncul di masyarakat. “Berikan kami waktu membenahi ini semua. Soal menonjobkan Kepala Sekolah ini bukan berarti kami menakut-nakuti kepala sekolah. Dunia pendidikan tidak bisa main-main,” katanya.
Soal harga kain seragam sekolah yang dinilai mahal, pria yang juga Pj Wali Kota Batu ini pun meminta maaf dan secepatnya melakukan evaluasi. “Terkait seragam sekolah, muhun maaf kami masih melakukan evaluasi. Kami akan berusaha semaksimal mungkin,” tandasnya. [geh]
