Pengerajin tas dari Batu, Umi saat menjelaskan beberapa produksinya kepada Direktur Utama PIP, Ismed Saputra dan Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi PIP, Mas Soeharto dalam Media Meet Up Surabaya, Jumat (28/7). [Achmad tauriq/bhirawa]
Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara kumulatif, sejak PIP ada mulai 2017 hingga semester I/2023, telah menyalurkan pembiayaan bagi usaha ultra mikro (UMi) sebanyak Rp30,9 triliun untuk 8,55 juta debitur melalui lembaga penyalur sebanyak 72 Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan telah menjangkau 509 kota/kabupaten.
Direktur Utama PIP, Ismed Saputra mentargetkan tahun ini bisa menyalurkan pembiayaan bagi UMi sebanyak 2,2 juta debitur secara nasional. “Dari target tersebut, hingga semester I/2023, PIP telah menyalurkan pembiyaan UMi sebanyak 1,14 juta debitur dengan nilai pembiayaan mencapai Rp4,76 triliun,” terangnya, Minggu (30/7).
Ismed menambahkan bahwa dari realisasi penyaluran pembiayaan UMi secara kumulatif tersebut, Pulau Jawa berkontribusi sebanyak 5,53 juta debitur dengan nilai pembiayaan sebesar Rp19,55 triliun. “Dari total debitur di Pulau Jawa ini, khusus di wilayah Jawa Timur secara kumulatif telah menyumbang sebanyak 1,7 juta debitur dengan capaian pembiayaan sebesar Rp6 triliun,” jelasnya.
Sementara itu, dalam menyalurkan pembiayaan UMi ini, PIP menggandeng LKBB maupun afiliasi pemerintah seperti koperasi, Dalam penyalurannya, PIP memberikan tingkat suku bunga kepada lembaga penyalur maksimal 4 persen/tahun atau 2 persen flat/tahun.
“Selanjutnya kami berupaya menekan lending rate (suku bunga) dari PIP ke penyalur melalui kerja sama dengan pemda baik diprovinsi maupun kota/kabupaten guna memberikan subsidi bunga dan dukungan imbal jasa penjaminan,” tuturnya.
Sejauh ini, lanjut Ismed, PIP telah berhasil menekan lending rate sampai 5 persen, dari sebelumnya pada 2022 sebesar 21,52 persen, menjadi 16,62 persen flat/tahun pada semester I/2023. “Penentuan besar lending rate ke debitur ini juga memperhitungan biaya penjaminan pembiayaan, biaya operasional dan marjin penyalur,” ujarnya.
Untuk itu PIP optimistis bisa menyalurkan pembiayaan UMi sesuai target sejalan dengan besarnya potensi di sektor ultra mikro ini, termasuk di wilayah Jatim. “Saat ini PIP sudah melakukan kerja sama dengan pemda di Jatim seperti dengan Malang yang sudah berjalan, lalu Blitar dan sekarang sedang penjajakan di 5 kabupaten lainnya seperti Gresik. Jadi tidak ada target khusus, sepanjang ada pemda yang konsen dengan ultra mikro, akan kita akses langsung. Selain itu kami berharap semakin banyak usaha ultra mikro yang bisa naik kelas sehingga bisa terwujud Visi Indonesia Emas 2045,” katanya.
Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi PIP, Mas Soeharto menyampaikan, PIP tahun ini juga melakukan penambahan sebanyak 16 produk UMi sehingga secara total menjadi 49 produk pembiayaan UMi yang akan ditawarkan penyalurnya.
“Sejalan dengan jumlah produk UMi itu, PIP terus berupaya melakukan pemberdayaan seperti memberikan pelatihan teknis usaha/produksi, pembukuan keuangan usaha, branding produk, pemasaran online, promosi
melalui sosial media PIP, marketplace, lelang produk online, pameran, sampai memfasilitasi gerai UMi di pusat perbelanjaan,” paparnya.
Menurut Soeharto, untuk menjaga tingkat risiko kredit sektor UMi ini, PIP melakukan pengawasan terhadap penyalur pembiayaan UMi dan berbagi informasi untuk mitigasi risiko. “Tingkat kualitas kredit atau NPL di UMi ini cukup bervariasi, kadang 0,1 persen, tapi itu termasuk rendah karena kita menggunakan mitigasi risiko dan ada pendampingan dari penyalurnya kepada pelaku usaha UMi,” pungkasnya. [riq.bb]
