Didampingi sejumlah Pejabat di lingkungan Pemkot Malang, Pj. Wali Kota Wahyu Hidayat menerima sejumlah penghargaan dari Kemenpan RB.
Awal Bulan Desember menjadi bulan keberuntungan bagi Kota Malang. Pasalnya kota yang dipimpin oleh Pj. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat ini, bertabur prestasi.
Penghargaan bidang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, (Sakip) , Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas baru saja diterima Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) RI pada Rabu (6/12) kemarin.
Acara yang digelar di Nusa Dua Badung Bali tersebut, Kota Malang meraih Sakip, Kategori A, piagam penghargaan diterima langsung Pj. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat.
Wahyu Hidayat, usai menerima beragam penghargaan itu menyampaikan, komitmennya untuk menjalankan amanat berkaitan dengan kebijakan Pusat.
“Pada awal saya dilantik. ketika itu Ibu Gubernur Jawa Timur Bu Khofifah menitipkan sejumlah hal Bahkan khusus untuk Kota Malang dimandatkan 1 (satu) issue strategis. Itu semua saya istilahkan dengan program kebijakan 4 + 1 yakni 4 issue tematik mencakup penanganan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi, penanganan stunting, digitalisas pelayanan publik serta 1 issue tematik khusus Kota Malang yakni optimalisasi ekonomi kreatif beserta Malang Creative Centre (MCC), “tukas Wahyu
Ditambahkan dia, dalam upaya memaksimalisasi belanja lokal, Pemkot Malang juga konsisten dan mengoptimalisasi belanja lewat aplikasi Jatimbejo (Belanja On Line).
Ia menyebut tercatat transaksi kota Malang tertinggi di Jatim Bejo. Sampai dengan bulan November nilai transaksi Rp 52.071.487,453.. Beriringan dengan hal tersebut, untuk makin menguatkan belanja pada UMKM yang itu bagian dari langkah menterjemahkan birokrasi yang berdampak, kami juga telah meluncurkan program
Ditambahkannya, aspek penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), juga menjadi komitmen untuk terus dikuatkan Pemerintah Kota Malang.
“Tidak semata integrasi aplikasi pelayanan yang terepresentasikan pada MPP dengan layanan berbasis digital, namun saya dorong untuk aplikasi berbasis single sign on (SSO). Dalam satu aplikasi sudah dapat mengakses berbagai layanan, “imbuhnya.
Dalam arahanya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menegaskan, reformasi birokrasi harus dijalankan dengan mengusung mekanisme double track, yakni RB general dan RB tematik. RB general berbasis pada penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Adapun RB tematik fokus pada dampak yang dirasakan masyarakat pada empat tema, yaitu pengurangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi, dan pengendalian inflasi serta penguatan belanja produk dalam negeri.”tukasnya.
Semua itu, kata Aswar Anas basisnya adalah digitalisasi sebagai enabler, sebagai penggerak birokrasi.
“Kenapa digitalisasi? Ya hanya dengan itulah kita bisa bekerja lebih cepat, efektif, efisien, dan dampaknya lebih optimal,” ujarnya.
Dengan adanya transformasi digital, tandasnya, seluruh layanan dan program pemerintah semakin dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. [mut.gat]
