Bupati Situbondo Dadang Wigiarto didampingi Kadis Pendidikan dan Kebudayaan DR Fathor Rakhman dan Kasek SMPN I Situbondo Tatik Krisnawati saat memantau UNBK SMP/MTs sekaligus kesiapan menjadi smart school kemarin (2/5). [sawawi/bhirawa].
(Laporan Kegiatan Sidak Hari Pertama UN SMP dari Berbagai Daerah)
Situbondo, Bhirawa
Pada tahun 2017 ini, Situbondo akan merealisasikan program smart school dengan menunjuk SMPN I Situbondo sebagai sekolah percontohan perdana. Hal ini dicetuskan Bupati Situbondo Dadang Wigiarto saat meninjau pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) di SMPN I Situbondo, kemarin (2/5). Kata Bupati Dadang, program sekolah unggul itu dicetuskan sesuai dengan janji politik saat mencalonkan sebagai bupati bersama Wabup Yoyok Mulyadi pada dua tahun lalu.
Menurut Bupati Dadang, secara umum ia tidak menemukan gangguan apapun pada pelaksanaan UNBK tingkat SMP/MTs kemarin. Orang pertama di lingkungan Pemkab Situbondo itu menambahkan, dalam peninjauan UNBK kemarin sekaligus dirinya memastikan kesiapan sekolah SMPN I Situbondo sebagai percontohan smart school.
“Nanti dalam pelaksanaan pembelajaran smart school akan menggunakan piranti elektronik secara keseluruhan. Misalnya saja menggunakan proses belajar mengajar dengan papan tulis elektronik dan buku siswa elektronik,” terang Bupati Dadang.
Sementara itu Kasek SMKN I Situbondo, Tatik Krisnawati mengaku siap atas ditunjuknya SMPN I Situbondo menjadi percontohan smart school perdana pada tahun 2017 ini. Bukti keseriusan ini, sambung Tatik, dibuktikan dengan kesiapan SMPN I Situbondo yang mengikuti UNBK pada tahun 2017 ini.
Tatik juga bersyukur pada UNBK pertama di lembaga sekolah yang ia pimpin dapat berjalan dengan lancar dan sukses. “Total peserta UNBK diikuti 540 siswa. Dengan perincian 320 asal SMPN I Situbondo; SMPN 4 Situbondo 160 siswa dan SMPN 6 diikuti 61 siswa,” beber Tatik.
Prihatin
Sementara itu, di Jember, Komisi D DPRD Jember mengaku prihatin pelaksanaan Ujian Nasioanal Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMP di Kabupaten Jember. Pasalnya, dari 70 lembaga SMP Negeri/Swasta yang ada, hanya 6 lembaga sekolah negeri yang melaksanakan UNBK secara mandiri.
“Ini sangat memprihatinkan, karena hanya 6 lembaga yang menyelenggaran UNBK. Kami akan segera memanggil Dinas Pendidikan Jember terkait janji yang akan melaksanakan UNBK secara serentak di Kabupaten Jember,” ujar Ardhi Pujo Prabowo anggota Komisi D usai sidak UNBK kepada sejumlah media, Selasa (2/5).
Menurut Ardhi, dari hasil pantauan di lapangan, mayoritas sekolah yang tidak melaksanakan UNBK disebabkan kurang sarana dan prasarana komputer. Sehingga banyak sekolah yang gabung ke sekolah lain bahkan ada yang mengelar UNBK di lembaga SMA. “Kondisi ini sangat tidak sesuai dengan laporan Dinas Pendidikan yang mengatakan Jember siap melaksakan UNBK secara serentak di tahun 2017,” ujarnya.
Dalam sidak kemarin, Ardi mengaku salut dengan kreatifitas salah seorang Kepala Sekolah di SMP di Balung yang hanya memiliki 12 komputer tapi bisa menyelenggarajan UNBK secara mandiri. “Kepala Sekokah SMP di Balung ini mengumpulkan para wali murid, untuk dipinjami laptop atau komputernya untuk pelaksanaan UNBK. Dan saya kira kreatifitas seperti ini bisa dilakukan oleh lembaga lainnya,” ujarnya.
Siswa Disabilitas
Sementara itu, di Kediri, sejumlah siswa disabilitas atau siswa berkebutuhan khusus yang sedang menjalani Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) mendapat pendampingan guru saat mengerjakan soal ujian. Hal itu diketahui saat inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Dewan Pendidikan Kota Kediri di Sekolah Menengah Pertama Yayasan Badan Pendidikan Kristen (SMP YBPK) Kota Kediri, Selasa (2/5) pagi.
Ada sebanyak 20 orang peserta UNBK di sekolah swasta yang terletak di Jalan Mayor Bismo, Kelurahan Semampir, Kota Kediri ini. Dimana, enam diantaranya adalah siswa berkebutuhan khusus. Di sekolah ini memang menyelenggarakan pendidikan inklusi, dimana siswa normal dan berkebutuhan khusus belajar bersama.
Sementara itu, Pelaksanaan UNBK dan Ujian Nasional Kertas dan Pensil (UNPK) bagi siswa SMP/MTs yang dimulai, Selasa (2/5), di Bojonegoro berlangsung lancar. Kabid SMP, Disdik Bojonegoro, Pudji Widodo mengatakan, pelaksanaan UNBK dan kertas pensil bagi siswa SMP/MTs, berlangsung lancar.
Sementara itu pula, hari pertama Ujian Nasional (UN) di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), bupati Bondowoso H Amin Said Husni melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke sejumlah sekolah di Kabupaten setempat. Dari 14.000 peserta UN, Amin mengatakan sebanyak 40 persen telah melaksanakan UN berbasis komputer dan sisanya masih manual atau paper based. Capaian ini cukup membanggakan bagi Amin mengingat ada dua sekolah swasta yang secara mandiri dapat menyelenggarakan UN berbasis komputer.
Sementara itu, Pemkab Lamongan tahun depan menargetkan setidaknya untuk semua sekolah negeri sudah melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Itu disampaikan Bupati Fadeli seusai melihat kesiapan pelaksanaan UN di SMPN 1 dan 2 Lamongan, Selasa (2/5).
“Dari dua sekolah yang kami kunjungi, SMPN 1 dan 2 Lamongan, mereka lebih dari siap untuk melaksanakan ujian nasional. Baik itu dari kesiapan perangkat komputer beserta cadangannya, maupun kesiapan siswanya, ” ujar Fadeli. [awi,efi,van,bas,har,yit,htn]
