Sekretaris Prodi Undar Jombang, Mukari S.S. M.Si.
Akademisi dari Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang, Mukari S.S. M.Si menyarankan soal penanganan terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM) agar negara meniru yang telah dilakukan oleh Presiden Ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Terkait penanganan OPM ini, Mukari yang merupakan Sekretaris Prodi Sosiologi Undar Jombang mengatakan, sebagai negara yang berdaulat, Indonesia harus tegas dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Dan tetap mengedepankan sisi humanis sebagaimana diajarkan oleh Gus Dur,” kata Mukari, Senin (27/02).
Menurutnya, kesalahan dalam mengambil keputusan terhadap masalah Papua bisa berakibat terancamnya NKRI, sebagaimana pernah terjadi di Timor Timur yang kini menjadi Timor Leste.
Dia juga menilai pemerintah terkesan gamang dalam menangani OPM selama ini dan kegamangan itu dapat dipahami karena faktor eksternal dan faktor historis.
“Respon dunia internasional adanya dugaan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) membuat negara tidak berani gegabah dalam mengambil keputusan. Sementara faktor historis ketimpangan yang terjadi di tengah melimpahnya Sumber Daya Alam, menjadikan beban tersendiri bagi pemerintah,” kata dia menilai.
Wakil Direktur Pasca Sarjana Unhasy Jombang, Dr. H. Khoirul Anwar M. Si berpendapat, terkait OPM, hal ‘preventif approach’ dan pendekatan kemanusiaan dari pemerintah tetap harus menjadi hal yang harus dilakukan.
“Sikap pemerintah harus tegas, meskipun tidak harus keras, karena ini adalah masalah kedaulatan negara. Menurut saya, pendekatan sosial pada masalah tersebut lebih baik daripada pendekatan militer, karena itu bisa mempertajam resistensi di Papua,” ungkap Khoirul Anwar.
Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang, Kartiyono mengatakan, pemerintah melalui aparaturnya baik TNI maupun Polri sudah melakukan upaya yang bagus.
“Namun bicara soal OPM/KKB Papua memang tidak sesederhana yang kita bayangkan,” kata Kartiyono.
“Mengingat banyak faktor yang mempengaruhi rumitnya penanganan KKB/OPM, mulai dari kultur masyarakat, geografis, belum lagi faktor eksternal yang saya yakin mereka ( KKB ) mendapatkan ‘support’ dari pihak luar,” ulas Kartiyono.(rif)
