Uang Gedung Sekolah Jadi Target Dewan

Sidoarjo, Bhirawa
Pembayaran uang gedung sekolah negeri di Sidoarjo yang banyak memberatkan wali murid akan menjadi target DPRD untuk dihapuskan, dewan sudah memiliki solusi dengan mengambil dana APBD untuk menghapus biaya pembangunan fisik sekolah yang sebelumnya memakai uang wali murid.
Ketua Frakai PAN, Bangun Winarso, Senin (5/10) kemarin, meminta usulan pengadaan Mobil Desa (Mobdes) untuk desa jangan diteruskan. Selain bukan prioritas daerah, anggaran sekitar Rp100 miliar yang diusulkan untuk pengadaan Mobdes itu lebih baik digeser untuk anggaran pendidikan. Dengan menolak Mobdes, maka uang itu bisa digunakan untuk membantu pembangunan ruang pendidikan dengan serta merta menghapus uang gedung yang dikutip dari wali murid.
Bangun mengaku sering mendengar keluhan para wali murid yang berat atas pembayaran uang gedug. Sampai ada pekerja pabrik yang wali murid di SMPN 2 Krian yang bila sampai akhir tahun harus membayar uang gedung Rp1,7 juta tak bisa membayar uang kos, listrik. Keberatan membayar uang gedung sudah meluas cuma wali murid enggan mengungkapkan, karena kekuatiran anaknya dikucilkan.
Tragisnya dengan kekuatan APBD Sidoarjo sebesar Rp4,2 miliar tak menjalankan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang prosentase anggaran pendidikan 20%. Sidoarjo hanya menyalurkan anggaran pendidikan 7,5% saja. Masih jauh dari ketentuan UU. Sementara banyak daerah yang diatas 20% dari total APBD nya. Contohnya, Surabaya, sudah lama mengalokasikan 20% sehingga dapat menggratiskan uang gedung.
”Saya meminta kearifan rekan sesama anggota dewan untuk rela melepas anggaran Mobdes untuk dialihkan anggaran pendidikan. Namun kalau dipaksakan untuk disetujui di paripurna, Rabu mendatang, maka saya akan meninggalkan ruang sidang dengan tak mau membubuhkan tandatangan persetejuan KUA PPAS. Lagipula yang aneh, usulan pengadaan Mobdes dari Fraksi di dewan sendiri. Tetapi yang menolak fraksi lain. Fraksi yang jelas menolak Mobdes adalah Demokrat, Golkar, PAN,” katanya.
Bagaimana dengan Tim Anggaran Pemkab?  Bangun menyatakan, Tim Anggaran sebenarnya juga tak mau mengusulkan anggaran Mobdes, karena cantolan hukumnya tak ada. Kalau usulan Mobdes ini disetujui, pada akhirnya yang repot Pemkab.
Bangun meneguhkan sikapnya untuk menolak KUA PPAS dalam sidang paripurna Rabu mendatang. Agenda paripurna untuk menanyakan kepada anggota dewan, apakah setuju atau tidak setuju. Paling akhir dirinya akan walk out. [hds]