Wamen Kumham RI Prof Dr Eddy O.S, Hiariej SH (jaket hijau) bersama Kepala Rutan Situbondo, Tomy Elyus serta Kapolres dan Dandim di audtorium Rutan Situbondo Kamis (21/4). [sawawi/bhirawa]
Di tengah puncak Hari Kartini 2022, Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Prof Dr Edy O.S, Hiariej berkunjung ke Rutan Situbondo, di Jalan Akhmad Jakfar sebelah timur alun alun Kota Situbondo.
Dalam arahannya, Wamenkumham meminta seluruh petugas Rutan Situbondo untuk selalu kuat dalam menjalankan tupoksi (tugas pokok dan fungsi)-nya. Wamen Kumham, didampingi Dirjen Lapas dan PLt Kakanwil Kemenkumham Jatim dan Kepala Rutan Situbondo Tomy Elyus.
Menurut Hiariej, dirinya rutin turun ke daerah dan setiap melakukan kunjungan kerja bisa dipastikan akan mengunjungi Lapas dan Rutan. Ini karena, aku Hiariej, ada banyak persoalan tentang over kapasitas yang dialami Rutan. Persolan ini, imbuh Hiariej, memiliki dampak yang sangat kompleks.
“Seperti hari ini kami melihat di Rutan Situbondo itu di isi sebanyak 282 warga binaan. Padahal kapasitasnya hanya 200 orang, sehingga terjadi over kapasitas” ungkap Hiariej.
Selain itu, Hiariej juga menilai kejadian over kapasitas di Rutan atau Lapas merupakan suatu tantangan bagi semua pihak, karena Rutan itu dihuni mereka yang berproses masalah hukum. Tetapi sebaliknya, imbuh Hiariej, ternyata 70 persen penghuni Rutan adalah warga binaan dan bukan berstatus tahanan.
“Jadi ini perlu mendapatkan perhatian. Tentunya petugas Rutan yang menjalankan pekerjaan di dalam Rutan harus merubah mainset. Sebab yang dijaga adalah bukan tahapan tetapi warga binaan,” ulas Hiariej seraya memastikan status tahanan dan warga binaan sangat berbeda.
Hiariej juga mengaku sangat mengapresiasi Rutan Situbondo yang menginisiasi sebuah acara religius di tengah kehadiran dirinya pada puncak hari kartini. Hiariej juga ingin pada momen hari hari besar keagamaan, para petugas Rutan selalu mengingatkan para warga binaan bisa sadar dan menyesali perbuatan di hadapan orang tua.
“Tadi saat saya masuk ke Rutan Situbondo juga ada keterbatasan tempat. Ini juga menjadi catatan kami,” ulas Hiariej.
Hiarej juga berjanji dalam waktu dekat bersama jajarannya akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI untuk membahas anggaran 70 persen penghuni Rutan yang berstatus warga binaan. Hiariej juga mengakui selama ini ada sebuah prosedural di Kemenkeu RI yang tidak mudah untuk memasukkan usulan anggaran.
“Nanti saya bersama Plt Kakanwil Kemenkumham Jatim akan berbicara dengan Menkeu. Kami akan jelaskan bahwa di Rutan itu ternyata di isi 70 persen oleh warga binaan. Padahal selama ini Rutan belum memiliki anggaran untuk pembinaan. Itu yang akan menjadi tugas kami,” pungkas Hiariej. [awi.gat]
