Nganjuk, Bhirawa
Pemkab Nganjuk hingga saat belum memikirkan solusi bagi warga terdampak penutupan lokalisasi Guyangan di Kecamatan Bagor. Terbukti pelatihan ketrampilan hanya diberikan kepada pekerja seks komersial (PSK) yang sebagian besar bukan warga Nganjuk. Karena itu, puluhan warga Guyangan Selasa (9/12) kemarin mendatangi Kantor DPRD Nganjuk dan menyerahkan surat penolakan penutupan lokalisasi PSK.
Ditemui Wakil Bupati Nganjuk KH Abdul Wachid Badrus dan Ketua DPRD Drs Puji Santoso, 12 perwakilan warga terdampak Guyangan menyampaikan keluhannya. Pujo Prasetyo Ketua RT.02/02 Kelurahan Guyangan mengatakan jika lokalisasi Guyangan benar-benar ditutup, yang paling sengsara adalah warga yang mata pencaharianya tergantung dari keberadaan lokalisasi PSK. Sementara para PSK bisa berpindah tempat mencari lokalisasi yang tidak ditutup.
Tetapi, karena warga Guyangan adalah penduduk asli dan mengais nafkah dari lokalisasi PSK maka warga dipastikan kehilangan sumber mata pencaharian. Karena itu mestinya yang mendapat prioritas penanganan adalah warga yang berdomisili di lingkungan lokalisasi dan warga terdampak lainnya.
Selain diadakan pembinaaan dan pelatihan kerja, Pemkab Nganjuk harus mecarikan pekerjaan baru bagi warga terdampak. “Kami para pemilik toko, tukang becak, buruh cuci tidak mengharapkan kompensasi uang dari penutupan lokalisasi. Hal yang amat penting adalah solusi pasca penutupan untuk warga dalam mendapat pekerjaan baru,” kata Pujo yang juga memiliki toko di lokalisasi PSK Guyangan.
Sementara itu, Sukarno, ketua RW.02 wilayah setempat Kelurahan Guyangan Kecamatan Bagor, mengatakan bahwa hingga saat ini pemkab Nganjuk, tidak memikirkan dampak dari penutupan lokalisasi bagi warga.
Bahkan pihak pemkab juga tidak peduli dan memikirkan akan nasib warga terdampak pasca penutupan lokalisasi. Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk dalam melakukan pelatihan hanya untuk PSK di lokalisasi guyangan. “Kita tidak pernah dipikirkan solusi terbaik pasca penutupan,” ujar Sukarno.
Menanggapi keluhan warga terdampak penutupan lokalisasi Guyangan, Wabup Abdul Wachid Badrus mengaku bahwa hingga saat ini pemerintah belum menemukan soludsi yang tepat untuk warga terdampak. Sehingga diperlukan dialog intensif antara warga terdampak, DPRD dan Pemkab Nganjuk. “Kami sudah melakukan konsultasi untuk mencarikan solusi bagi warga terdampak dengan kementrian sosial dan Dinas Sosial provinsi Jatim,” papar Wabup Abdul Wachid Badrus.
Pemkab Nganjuk menurut Wabup, tidak menginginkan dampak penutupan lokalisasi PSK Guyangan akan merugikan warga. Karena itu saat ini Pemkab Nganjuk butuh masukan untuk mencari solusi bagi warga terdampak. “Kita cari solusi bersama agar penutupan lokalisasi PSK Guyangan tidak mematikan mata pencaharian warga sekitar. Kami sebagai penyelenggara pemerintahan ingin terus melakukan dialog dengan warga,” jelas Wabup Abdul Wachid Badrus.
Di sisi lain Pemkab Nganjuk belum menemukan solusi bagi warga terdampak, sementara deadline penutupan lokalisasi Guyangan semakin dekat, karena akhir tahun 2014 ini transaksi seks di lokalisasi Guyangan sudah tidak ada lagi.
Padahal dana anggaran untuk sosialisasi dan kompensasi telah menyerap dana ratusan juta rupiah. Sehingga muncul prediksi bahwa upaya penutupan lokalisasi PSK Guyangan yang dilakukan Pemkab Nganjuk akan sia-sia. [ris]
Keterangan Foto : Warga Guyangan ditemui Ketua DPRD dan Wabup Nganjuk menyampaikan penolakan penutupan lokalisasi PSK Guyangan.(ristika/bhirawa]
