Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024 dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk, menuntut peningkatan peran, fungsi dan tanggungjawab terutama bagi partai politik di dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional. Selain itu, perlu dipahami bahwa terselenggaranya Pemilu dan Pilkada tahun 2024, bukan hanya bergantung dari tingkat parisipasi masyarakat saja. Akan tetapi juga perlu menghadirkan pendidikan politik untuk masyarakat,
Untuk pelaksanaan tahapan oleh penyelenggaran Pemilu dan Pilkada sangat penting untuk diedukasikan kepada masyarakat. Hal itu dalam rangka mewujudkan masyarakat yang paham proses pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di tahun 2024. Sosialisasi ini merupakan momen bagi semua pihak untuk mempererat tali silahturahmi, dan menambah pengetahuan serta pemahaman bagi semua pihak tentang pelaksanaan pemilu. Seluruh lapisan masyarakat idealnya bisa terlibat aktif dalam menyukseskan tahapan pelaksanaan demokrasi melalui pemilu.
Terlebih, politik adalah bentuk komitmen antara masyarakat dan pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat. Sekaligus, mengingat bahwa demokrasi di Indonesia salah satunya diimplemantasikan melalui pemilu yang dilaksanakan lima tahun sekali. Untuk itu partisipasi masyarakat dalam pemilu sangat menentukan legalitas penyelenggaraan pemilu. Sehingga, partisipasi masyarakat dalam pemilu perlu terus ditingkatkan, guna menggugah tingkat kesadaran masyarakat dalam politik dan mencegah terjadinya kegaduhan di tengah pelaksaan pemilu.
Potensi terjadinya konflik, terutama konflik horisontal antar grass-root, bukan tidak mungkin terjadi apabila tidak diantisipasi sejak dini. Oleh sebab itu, pendidikan politik menjelang tahun politik ini pas sekali dan selaras Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 serta peraturan lainnya. Dan, sekiranya bisa, pendidikan politik harus menyentuh akar rumput (grassroots). Semua pihak harus mewujudkan Pemilu damai. Berbeda pilihan itu wajar, jangan sampai menyebabkan gap-gap atau pertikaian. Pemahaman yang baik tentang edukasi politik damai menjadi instrumen penting, sebagai langkah antisipasi dan pencegahan dini konflik sosial horisontal di masyarakat, sehingga dapat mewujudkan stabilitas politik dan keamanan menuju pemilu 2024.
Masyhud
Dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Malang.
