Diknas Jatim Usulkan Dana BOS Guru SMA/SMK

Kepala Diknas Provinsi Jatim, Saiful Rahman

Kepala Diknas Provinsi Jatim, Saiful Rahman

DPRD Jatim, Bhirawa
Minimnya anggaran Pemprov Jatim untuk mengelola pendidikan tingkat SMA/SMK memaksa Pemprov Jatim memutar otak. Bahkan Kepala Diknas Provinsi Jatim, Saiful Rahman dalam waktu dekat akan mengirim surat ke Mendiknas supaya diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk membayar personil guru SMA/SMK.
“Usulan ini dilatarbelakangi karena personil guru SD dan SMP dibolehkan menggunakan dana BOS yang diberikan pemerintah pusat,” terang Saiful Rahman saat dikonfirmasi Rabu (29/6).
Selain mengusulkan BOS untuk personil guru SMA/SMK, lanjut Saiful pihaknya juga meminta supaya jatah bagi siswa SMK dan SMA dibedakan. Alasannya, siswa SMK wajib praktek kerja lapangan maupun praktikum.
“Usulan saya, ada selisih minimal Rp.200 ribu jadi untuk siswa SMK besarannya Rp.1,6 juta pertahun dan SMA Rp.1,4 juta pertahun,” bebernya.
Menurut Saiful, pihaknya juga mendorong kepada para bupati/wali kota supaya ikut peduli dan mengalokasikan anggaran bagi pendidikan tingkat SMA/SMK di daerahnya kendati kewenangan SMA/SMK sudah diambil alih provinsi. Pasalnya, siswa yang sekolah SMA/SMK itu juga warga masyarakat daerah itu sendiri.
“Alhamdulillah saya sudah road show ketemu Bupati Banyuwangi dan Situbondo direspon positif. Bahkan Banyuwangi mengalokasikan anggaran Rp.65 ribu  per bulan bagi siswa SMA/SMK dan Bajonegoro mengalokasikan Rp.2 juta per tahun,” tambahnya.
Di sisi lain, pihaknya juga akan mengupayakan adanya batas atas dan bawah biaya pendidikan tingkat SMA/SMK di seluruh Jatim. Tujuannya, supaya sekolah di daerah tidak seenaknya menetapkan biaya sekolah.
“Kami berharap biaya sekolah disesuaikan dengan UMK masing-masing daerah,” tegas Saiful Rahmat.
Terpisah, wakil ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Daím berharap kepala daerah ikut menanggung gaji guru honorer SMA/SMK yang SK pengangkatannya berasal dari kepala sekolah. ” APBD Provinsi Jatim terbatas, tapi jangan sampai peralihan kewenangan ini berdampak pada proses pendidikan di daerah, sehingga daerah juga perlu ikut bertanggungjawab,” harap politisi asal PAN. [cty]

Tags: