DPRD Jatim, Bhirawa.
Komisi C DPRD Jatim meminta agar bank UMKM atau BPR Jawa Timur bisa memperbaiki kinerjannya di tahun 2023. Salah satunya dengan membuat menarik nasabah dengan membuat tabungan emas dan tabungan umroh serta haji.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi C DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardika usai melakukan usai hearing bersama bank UMKM dan BPR Jatim.
“Komisi C mendorong di tahun 2023 ini bank BPR dan UMKM Jatim punya program roadmap handalan yang segera direalisasikan program tersebut untuk menarik nasabah. Mengingat saat pandemi covid 19 sudah selesai dan PPKM juga sudah dicabut,” tegasnya Pranaya Politisi asal Fraksi Golkar DPRD Jatim, Rabu (11/1).
Dikatakannya, dengan adanya program tersebut bank UMKM dan BPR akan diminati masyarakat di Jatim. Sehingga angkan angka biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) yang tinggi bisa ditekan karena masuknya para nasabah tersebut.
“Setiap kali rapat hearing, komisi C bersama bank BPR dan UMKM Jatim sudah saya sampaikan untuk BOPOnya selalu tinggi mencapai 80% dibanding dengan bank Jatim yang hanya sekitar 50-60%. Nah ini tentunya akar persoalanya harus dilihat. Dan ternyata penyebabnya biaya deposito yang mahal,” katanya.
Untuk masukan berikut, yaitu bank UMKM dan BPR Jatim untuk tahun 2023 ini untuk gencar melakukan sosialisasi ke masyarakat, mengingat saat ini bank BPR punya program yang bagus Yaitu Paket Kredit Petani Jawa Timur (PKPJ), dan Dagulir untuk pelaku UMKM.
“Program tersebut harus segera disosialisasikan ke masyarakat baik melalui radio atau media massa. Bahkan pihak DPRD Jatim saat ini juga membantu sosialisasikan ke masyarakat lewat wawasan kebangsaan dan reses bahwa di Jatim ada BPR dan UMKM yang memiliki program Dagulir dan PKPJ,” pungkasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur lainnya, Lilik Hendarwati mengatakan pihaknya minta agar Bank BPR (Bank UMKM) milik Pemprov Jawa Timur dalam memberikan pinjaman kredit bagi pelaku UMKM d Jawa Timur tidak mengenakan bunga yang tinggi.
“Saya mendapat masukan dan keluhan dari masyarakat kalau bunga dari BPR tinggi. Kisaran enam persen itu tinggi. Saya berharap dikurangi mengingat saat ini para UMKM di Jawa Timur sedang menggeliatkan perekonomian pasca pandemi covid-19,” terangnya.
Politisi PKS ini mengatakan pihaknya berharap ada regulasi yang benar-benar berpihak pada rakyat dalam hal ini para pelaku UMKM.” Jangan ada bunga tinggi terlebih dalam tahun 2023 ini,”jelasnya.
Dijabarkan oleh Lilik Hendarwati, bahwa di tahun 2023 ini, ada penambahan pagu untuk pro kesra sebesar Rp 50 juta. “Untuk sebelumnya cuma Rp 10 juta. Tentunya nanti pro kesra jangan dibuat bunga tinggi dan jangan membuat regulasi yang justru memberatkan UMKM yang mengajukan pinjaman,” lanjut Lilik.
Terpisah, Kepala dinas koperasi dan UMKM Jatim Andromeda mengakui adanya kenaikan pro kesra Rp 50 juta tersebut. Menurut Andromeda sekarang ini sedang disiapkan regulasinya untuk menggantikan yang lama.” Perlu payung hukumnya juga misalnya pergub dan aturan lainnya. Baru bisa diterapkan kalau semuanya sudah siap,” jelasnya singkat.
Sedangkan direktur kepatuhan bank UMKM dan BPR Jatim, Farid mengaku sampai saat ini belum ada regulasi atas adanya kenaikan pro kesra sebesar Rp 50 juta ini. “Dalam waktu dekat masih dalam pembahasan regulasinya untuk pelaksanaanya. Yang pasti nantinya untuk pengajuan pinjaman tersebut melalui sejumlah mekanisme yang berlaku dan tujuannya tidak memberatkan para pelaku UMKM di Jatim,” jelasnya.
Terkait masukan Tabungan Haji dan Umroh, Bank BPR dan UMKM saat ini sudah mulai melakukan pembahasan bersama direksi di jajaran bank BPR dan UMKM. Serta juga saat ini juga lagi berusaha melakukan kerjasama dengan sejumlah travel umroh dan haji di Jatim. (geh.bb)
