foto ilustrasi
“Pandemi CoViD-19 telah memacu kita untuk berubah, mengembangkan cara-cara baru, meninggalkan kebiasaan lama yang tidak relevan, dan menerobos ketidakmungkinan. … Memakai masker, menjaga jarak, tidak bersalaman, dan tidak membuat keramaian, adalah kebiasaan baru yang dulu dianggap tabu. Bekerja dari rumah, belanja daring, pendidikan jarak jauh, serta rapat dan sidang secara daring, telah menjadi kebiasaan baru ….” Begitu pidato kenegaraan presiden di hadapan Sidang Tahunan MPR.
Ketabahan, kesabaran, dan kesabaran rakyat diuji sekaligus diasah. Bersamaan dengan masyarakat (tingkat grass-root) di seluruh dunia menuntut negara masing-masing mengakhiri “lockdown.” Beberapa negara kini mulai mencari cara paling ramah mengelola isu pandemi. Terutama berkait lockdown yang nyata-nyata menyengsarakan rakyat. Pemerintah Malaysia menghitung, kerugian akibat lockdown mencapai Rp 3,4 trilyun per-hari! Pemerintah Indonesia juga menggelontor anggaran penanganan CoViD-19, sekitar seperempat total APBN.
Di daerah (propinsi serta kabupaten, dan kota) merelokasi APBD dalam program refocusing. Lazimnya, pagu refocusing sebesar 6,6% nilai total APBD. Maka perlu mengurangi anggaran program yang tidak mendesak. Termasuk proyek infrastruktur berupa pembangunan gedung pemerintahan. Daerah juga bisa menunda renovasi terminal tipe B (milik propinsi), dan terminal tipe C (milik kabupaten, dan kota). Karena realitanya, suasana angkutan umum penumpang mengalami kemerosotan. Terminal angkutan antar propinsi, dan dalam propinsi sangat sepi.
Di seantero pulau Jawa misalnya, masyarakat telah menjalani pembatasan sosial (dan usaha), sejak pertengahan Maret 2020. Suasana tidak mudah, dan tidak enak, diam di rumah selama dua bulan. Berdasar prakiraan Kementerian Tenaga Kerja, lebih dua juta pekerja sektor formal telah di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Sedangkan sektor informal, kalangan usaha ekonomi kreatif, kuliner, gerobak dorong, dan usaha mikro kecil, sudah tutup usaha. Jumlahnya pasti meliputi jutaan orang yang terlibat dalam unit UMKM.
Tetapi masih banyak pemerintah daerah (propinsi serta kabupaten dan kota) belum memahami benar “bagi tugas” Bansos (Bantuan Sosial Bansos). Sejak status tanggap darurat dengan social distancing, Bansos diharapkan menjadi penglipur nafkah yang hilang. Khususnya pada kalangan pekerja harian, dan sektor informal. Sekaligus menjadi stimulus (tipis) perekonomian.
Terutama Bansos yang bersumber dari APBD Propinsi, serta APBD Kabupaten dan Kota, seharusnya telah dikucurkan mendahului Bansos pemerintah pusat. Karena banyak rumah tangga yang semula tidak tergolong miskin, menjadi benar-benar miskin. Begitu pula bansos yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahap pertama tahun 2021, bisa menyokong Bansos. Pemerintahan tingkat Desa (dan Kelurahan) seharusnya menjadi salahsatu database dampak pandemi.
APBN tahun 2021, memuat visi countercyclical (antisipasi) ketidakpastian akhir pandemi. Masih memprioritaskan penanganan kesehatan akibat CoViD-19. Terutama peningkatan supply side (obat, alat kesehatan, dan insentif tenaga kesehatan). Juga antisipasi pengadaan vaksin yang diperluas (menjangkau anak remaja). Pemerintah coba skenario “berdamai” dengan CoViD-19. Seperti Sigapura, Malaysia, Korea, dan negara lain yang yang sukses mengendalikan CoViD-19.
Namun pemerintah masih perlu memastikan pelaksanaan vaksinasi minimal mencapai 70% masyarakat. Pelonggaran bisa diberlakukan, walau harus tetap mengenakan masker. Juga segera membangkitkan pergerakan ekonomi setelah 16 bulan terkungkung pandemi.
——— 000 ———
