Lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif eksekutif dan legislatif telah disepakati menjadi Perda. [Alimun Hakim/Bhirawa]
Lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif eksekutif dan legislatif telah disepakati pada Sidang Paripurna dalam agenda Persetujuan Raperda Kabupaten Lamongan Tahap II Tahun 2021, Senin (13/12) di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan.
Kelima raperda tersebut yakni,Raperda pencabutan peraturan daerah nomor 18 tahun 2007 tentang lembaga kemasyarakatan di kelurahan, Raperda retribusi persetujuan bangunan gedung, Raperda penyelenggaraan pemakaman, Raperda retribusi pelayanan tera ulang, dan raperda penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia.
Atas disepakatinya lima Raperda tersebut, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengapresiasi peran aktif seluruh elemen masyarakat yang terlibat mulai dari proses pembahasan hingga persetujuan. Sehingga dalam pengaplikasianya, seluruh Perda tersebut dapat dilaksanakan secara optimal.
Terhadap raperda persetujuan bangunan gedung Bupati Yes, sapaan akrabnya mengungkapkan, Pemkab Lamogan berkomitmen akan memberi pelayanan terhadap persetujuan bangunan gedung yang tidak disertai pungutan berupa retribusi sampai dengan ditetapkannya peraturan daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah.
”Hal tersebut sebagai bentuk kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin terselenggaranya pelayanan publik dan mendukung kemudahan berusaha,” ungkap Bupati Yes.
Pada proses sebelum disahkanya menjadi Perda, juga telah disampaikan beberapa hasil pembahasan pansus I setelah adanya pertimbangan yang penuh kearifan, dan berdasarkan tahapan pembahasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang telah dilakukan.
Pansus I sepakat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah Nomor 18 tahun 2007 tentang lembaga kemasyarakatan di kelurahan dan rancangan peraturan daerah tentang retribusi persetujuan bangunan gedung.
Kemudian raperda tentang penyelenggaraan pemakaman yang dibahas pansus II juga menyepakati beberapa perubahan materi diantaranya pengembang perumahan wajib menyediakan lahan untuk pemakaman dan dikoordinasikan dengan pemangku kepentingan wilayah setempat.
Sedangkan raperda retribusi pelayanan tera/tera ulang dibahas di pansus III yang menyepakati penambahan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen dan peraturan menteri perdagangan nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang pengawasan metrologi legal.
Sementara raperda tentang penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia, dibahas pansus IV dan menyepakati peningkatan hak kesejahteraan kepada lansia potensial dan tidak potensial sebagai wujud penghormatan dan penghargaan atas sumbangsihnya dalam memajukan kejayaan Lamongan selama ini. [aha.yit]
