Kadindik Jatim Wahid Wahyudi
Dindik Jatim, Bhirawa
Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim mengubah sistem pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Negeri. Dari yang sebelumnya akan dilakukan dengan dua tahap yaitu sistem online dan offline. Akan diubah menjadi sistem daring sepenuhnya. Perubahan ini diputuskan usai melihat perkembangan Covid-19 yang semakin meningkat.
Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, Wahid Wahyudi mengungkapkan pihaknya telah merancang kembali petunjuk teknis (juknis) PPDB secara full daring. Untuk persyaratan jalur prestasi non-akademik, di mana salah satu persyaratannya harus menyertakan sertifikat, Wahid menjelaskan jika pengecekan kebenaran sertifikat akan dilakukan usai siswa dinyatakan diterima dan pendidikan sekolah kembali normal.
“Sebelum covid berkas rencananya diperiksa offline, tapi karena covid berkas akan diperiksa saat sudah reda covid. Dan jika terbukti curang akan dikeluarkan dari sekolah,”urainya.
Rencananya sosialisasi juknis sendiri akan dilakukan dalam minggu ini ke masing-masing sekolah secara daring. Mengingat PPDB SMA/SMK akan dimulai pada 8 Juni 202 mendatang.
Sistem PPDB online juga akan dilakukan Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya dengan menggunakan data NIK siswa.
Kasubag Penyusunan Program dan Pelaporan Dindik Kota Surabaya, Tri Aji Nugroho mengungkapkan PPDB dilakukan secara mandiri oleh Calon Peserta Didik Baru (CPDB).
“Kalaupun sekolah membantu hanya menyediakan perangkat. Kami masih membahas juga agar PPDB seminim mungkin tidak ke sekolah,”lanjutnya. Selain itu sosialisasi juga dilakukan dengan membuka edukasi melalui animasi grafis di sosial media. Karena sebelumnya pihak Dindik sempat sosialisasi ke beberapa kecamatan untuk sosialisasi PPDB, namun harus diberhentikan karena social distancing akibat penyebaran Covid-19.
“Sebelum PPDB berjalan, Mei akan mulai melakukan pengisian data CPBD dan dilakukan validasi data. Jadi CPBD harus mengecek ata nilai rapor yang tersinkron rapor online, alamat sesuai NIK. Jika sudah tuntas baru mendapat pin untuk mendaftar,”urainya.
Diharapkan dengan data yang tersinkron khususnya alamat rumah sesuai NIK untuk jalur zonasi. Diharapkan masyarakat mulai aware dengan data kependudukannya. Karena PPDB berbasis NIK
“Kami sudah melakukan integrasi data dua tahun terakhir untuk mensinkronkan data siswa SD dengan data kependudukan sekitar 78 persen. Jadi sepertinya akan minim masalah kependudukan,”pungkasnya. [ina]
