DKUPP berikan pelatihan manajemen keuangan bagi wirausaha pemula.[wiwit agus pribadi/bhirawa]
Pemkab Probolinggo, Bhirawa.
Dinas Koperasi, Usaha Mikro,Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo memberikan pelatihan manajemen keuangan bagi wirausaha pemula di RM Rahayu Desa Banjarsari Kecamatan Sumberasih selama 3 hari.
Kegiatan yang dibuka oleh Plt Kepala DKUPP Kabupaten Probolinggo Dwijoko Nurjayadi ini diikuti oleh 40 wirausaha pemula wilayah barat Kabupaten Probolinggo. Selama kegiatan mereka dipandu oleh narasumber Ketua ABDSI (Association Bussines Development Services Indonesia) Jawa Timur Drs. Ec. Ruli Kusumahadi.
Kepala Bidang Usaha Mikro DKUPP Kabupaten Probolinggo Zulkarnain, Senin (22/5) mengungkapkan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatan SDM wirausaha pemula, memberikan pengetahuan dan pemahaman wirausaha pemula tentang pentingnya manajemen keuangan untuk keberlangsungan usaha.
“Selain itu, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang perencana modal, pengelolaan modal dan pendistribusian keuntungan dan pencatatan keuangan bagi wirausaha pemula, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada wirausaha pemula dalam pengembangan meningkatkan manajemen keuangan serta meningkatkan daya saing bagi wirausaha pemula untuk menuju wirausaha mapan,” ungkapnya.
Sementara Plt Kepala DKUPP Kabupaten Probolinggo Dwijoko Nurjayadi mengatakan dalam menjalankan suatu bisnis, keuangan adalah ujung tombak suatu usaha. Oleh sebab itu, pengelolaan uang, biaya dan anggaran yang bijak menjadi hal yang sangat penting demi kelangsungan suatu usaha.
“Jika uang tidak dikelola dengan cermat, pemasukan dan pengeluaran tidak akan terkontrol dengan baik, sehingga bisa mengakibatkan kebangkrutan. Manajemen keuangan penting dipelajari bagi pelaku usaha mikro khususnya wirausaha pemula yang ingin menggunakan uangnya se-efektif dan se-efisien mungkin,” katanya.
Joko menjelaskan setiap pergerakan dalam bisnis selalu ditinjau dari segi finansial. Manajemen pengelolaan keuangan sangat menentukan langkah kedepan yang harus diambil oleh para pelaku usaha mikro.
“Pembukuan atau laporan keuangan usaha merupakan alat untuk mengetahui kesehatan usaha yang dijalankan dan untuk melihat kelayakan dan dasar pemberian kepercayaan kepada konsumen, transaksi keuangan bisnis, mengontrol dan mengawasi arus kas bisnis serta menyediakan dana cadangan,” jelasnya.
Menurut Joko, manfaat yang bisa diharapkan dari manajemen pengelolaan keuangan yang praktis bagi pelaku usaha mikro harus di upgrade terlebih tentang manajemen usaha keuangannya. Tantangan kedepan akan semakin kompleks dan pelaku usaha mikro dituntut untuk dapat menguasai segala hal yang berhubungan dengan keadaan sekarang seperti memahami laporan akuntansi usaha, pengembangan produk hingga identifikasi pasar dan komunikasi pelanggan.
“Pelatihan manajemen keuangan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia wirausaha pemula di Kabupaten Probolinggo sehingga diharapkan pelaku usaha dapat mengerti, memahami serta dapat menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang sehat dan handal, sehingga mampu mengembangkan usaha yang dikelolanya,” pungkasnya.
Sekali gus Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Probolinggo menggelar bimbingan teknis (bimtek) penyuluhan keamanan pangan bagi pelaku usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Kegiatan ini diikuti oleh 50 orang pelaku usaha IRTP. Narasumbernya berasal dari professional/ahli dari tingkat Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten Probolinggo. Materi yang disampaikan adalah peraturan perundang-undangan terkait dengan pangan, cara memperoleh sertifikat produksi Pangan Industri Rumah Tangga, mutu dan keamanan Pangan, bahan tambahan pangan dan cara produksi pangan olahan yang baik.
Kepala Dinkes Kabupaten Probolinggo dr Shodiq Tjahjono melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Sri Wahyu Utami mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pelaku usaha industri rumah tangga pangan tentang pengolahan makanan yang baik sesuai persyaratan kesehatan dan standar mutu pangan olahan.
“Diharapkan kegiatan ini bisa meningkatkan keamanan dan mutu produk Pangan Industri Rumah Tangga, setiap produk PIRT mempunyai nomor PIRT, meningkatnya daya saing produk Pangan Industri Rumah Tangga di pasaran, mengetahui status IRTP yang aktif/tidak aktif serta meningkatnya kerjasama lintas sektor dalam pengkajian SPP-IRT,” ujarnya.
Wahyu menerangkan masalah keamanan pangan di suatu daerah dapat menjadi masalah besar. Seiring dengan meningkatnya jumlah pelaku usaha dan tersedianya ragam pemasaran melalui media untuk produk IRTP di Kabupaten Probolinggo tentunya peran pemerintah Dinkes diperlukan untuk memberikan informasi yang update kepada pelaku usaha.
“Kegiatan bimbingan teknis pada para pelaku usaha dapat menjadi salah satu upaya solusi bagi pelaku usaha dalam menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) agar nantinya olahan pangan yang diproduksi memenuhi persyaratan mutu serta aman untuk konsumen,” terangnya.
Menurut Wahyu, penyelenggaraan bimtek dengan narasumber profesional/ahli yang kompeten dibidangnya diperlukan untuk memberikan semangat jiwa wira usaha pelaku UMKM dalam menghasilkan produk yang bermutu dan mampu bersaing di pasaran.
“Sementara itu kegiatan kepada pelaku usaha yang telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan sarana dalam rangka pengawalan pemenuhan komitmen penerbitan sertifikat industri pangan,” tambahnya.(Wap.bb)
