Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Tjutjuk Supariono, Rabu (20/09/2023).
Kabar bahwa sejak awal bulan hingga pertengahan September ini sebanyak 3.000 anak, ternyata masih juga belum berangsur surut untuk mendapatkan sekolah menjadi perhatian Serius Komisi D DPRD kota Surabaya.
“Setiap kami rapat dengan teman-teman Dinas Pendidikan Kota Surabaya selalu kami tanyakan, dan selalu kami singgung perkembangan calon peserta didik sebanyak 3.000 anak yang masih belum mendapatkan sekolah,” kata anggota Komisi D, Tjutjuk Supariono, Rabu (20/09/2023).
Tjutjuk mengaku semakin mengerutkan dahi dan semakin prihatin. Pasalnya dari sebelumnya jumlah 4.628 sejak awal bulan Agustus, hingga ke 3.000 pada pertengahan September ini bukanlah angka yang main-main. Terutama bagi para calon peserta didik yang belum mendapatkan sekolah di kota besar Surabaya.
Namun dirinya tetap mengapresiasikan kinerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang telah ekstra kerja keras agar calon peserta didik sebanyak 1.628 sebelumnya telah mendapatkan sekolah.
“Kami mohon kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya, agar diupayakan segera para adik-adik kita calon peserta didik. Supaya secepatnya mendapatkan sekolah semua,” ucap Tjutjuk.
Tjutjuk pun menyadari, jika kendala administrasi yang membuat para calon peserta didik berhalangan mendapatkan sekolah itu bukanlah persoalan.
Namun dirinya tetap berharap Pemerintah Kota Surabaya wajib menyalurkan para calon peserta didik yang belum sekolah untuk dapat tetap sekolah, mengingat Kota Surabaya adalah Kota Layak Anak.
“Saya rasa Pemerintah Kota Surabaya wajib untuk menyalurkan adik-adik yang belum sekolah untuk tetap sekolah, dikarenakan Surabaya sudah merupakan Kota Layak Anak,” ujar Tjutjuk.
Tjutjuk juga meminta kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya supaya secepatnya memetakan demografi lulusan SD kemarin. Karena menurutnya, dengan mengantongi data anak yang lulus maka bisa mengetahui kecamatan mana yang belum terserap sekolah.
“Kami mohon dengan sangat juga, kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya agar bisa memetakan demografi lulusan SD kemarin. Dengan mengantongi data anak yang lulus, jadi bisa mengetahui kecamatan mana yang belum terserap sekolah,” ungkap Tjutjuk.
Selanjutnya menurut Tjutjuk, dari data tersebut, maka DP3APPKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) bersama dinas lain, serta dibantu juga oleh lurah dan camat agar dapat menyisir anak-anak yang belum sekolah.
“Atau bisa juga melalui para KSH (Kader Surabaya Hebat) beserta RT, dan RW untuk bisa melaporkan jika ada anak dari warganya yang tidak sekolah. Sehingga anak bisa sekolah terlebih dahulu, baru kemudian masalah administrasi menyusul belakangan,” tegas Tjutjuk.
Tjutjuk pun juga mengingatkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memfasilitasi sekolah bagi anak-anak yang telah putus sekolah. Mengingat juga, hal ini dikarenakan Kota Surabaya ditengah-tengahnya akan menjadi anggota CFCI (Child-Friendly City Initiatives) atau Kota Layak Anak Dunia yang digelar oleh UNICEF bagian dari PBB.
“Harusnya wajib bagi Pemerintah Kota Surabaya memfasilitasi sekolah anak-anak yang putus sekolah, sebab hal ini ditengah-tengahnya Kota Surabaya mau menjadi anggota CFCI dunia lho,” pungkas Tjutjuk Supariyono, selaku Ketua Fraksi PSI dan juga Anggota Komisi D DPRD Surabaya. [dre.hel]
