Komisi D saat melakukan hearing pembahasan Ranperda APBD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 bersama mitra kerjanya OPD Pemkab Tulungagung, Kamis (19/10).
Empat Komisi di DPRD Tulungagung melakukan hearing pembahasan Ranperda APBD Kabupaten Tulungagung tahun 2024, Kamis (19/10). Pembahasan dilakukan bersama OPD Pemkab Tulungagung mitra kerja masing-masing komisi.
Sekretaris DPRD Tulungagung, Sudarmaji, mengungkapkan pembahasan Ranperda APBD Kabupaten Tulungagung 2024 akan berlangsung selama dua hari.
“Dimulai Kamis (19/10) dan akan selesai pada besok Jumat (20/10),” ujarnya.
Menurut dia, waktu dua hari sudah cukup untuk melakukan pembahasan Ranperda APBD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024. Terlebih pembahasan berlangsung secara maraton.
“Artinya, pembahasan dilakukan mulai pagi sampai sore hari,” terangnya.
Sudarmaji selanjutnya membeberkan jika sudah ada komitmen dari DPRD Tulungagung dan Pemkab Tulungagung untuk menuntaskan pembahasan Ranperda APBD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 sebelum Hari Jadi Kabupaten Tulungagung pada 18 November 2023 mendarang.
“Ini karena penetapan Ranperda APBD Tahun 2024 menjadi Perda diharapkan menjadi semacam hadiah atau kado buat Hari Jadi Kabupaten Tulungagung,” paparnya.
Mantan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Tulungagung ini menyebut penetapan Ranperda APBD sebelum Hari Jadi Kabupaten Tulungagung juga pernah terlaksana pada tahun lalu. Apalagi sudah ada beberapa daerah di Jawa Timur yang juga melakukannya.
Hearing pembahasan Ranperda APBD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 di setiap komisi langsung dipimpin ketua komisi masing-masing. Komisi A dipimpin oleh Gunawan, Komisi B oleh Susilowati, Komisi C oleh Asrori dan Komisi D oleh Abdulah Ali Munib.
Ketua Komisi A DPRD Tulungagung, Gunawan, mengatakan ada beberapa sorotan yang dilakukan komisinya pada OPD saat dilakukan pembahasan Ranperda APBD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024.
“Salah satu yang kami bahas terkait kurikulum merdeka di Dinas Pendidikan. Kami ingin tahun 2024 mendatang lebih banyak lembaga sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka. Sekarang kan baru 30 persen atau 40 persen,” katanya.
Begitu pun dengan Komisi D DPRD Tulungagung yang menyoroti pembangunan infrastruktur saat melakukan hearing pembahasan dengan Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung. Anggota Komisi D DPRD Tulungagung, Suprapto, menyatakan masalah infrastruktur harus sesuai dengan target di RPJMD 2018-2023.
“Kami ingin target 78 persen jalan dalam kondisi baik di seluruh Kabupaten Tulungagung dapat terealisasi pada tahun 2023 ini. Dan tahun depan dapat lebih baik lagi,” pungkasnya. (wed.hel)
