Oleh:
Adit Hananta Utama
Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Sidoarjo
Sejak memimpin Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim telah membuat revolusi dalam dunia pendidikan. Revolusi itu telah mengubah pendidikan Indonesia menjadi lebih modern, sesuai tantangan zaman dan menciptakan energi positif. Satu diantaranya adalah Kurikulum Merdeka Belajar.
Kurikulum Merdeka Belajar atau bisa disebut Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum pembelajaran yang mengacu pada pendekatan minat dan bakat siswa. Di sini, siswa maupun mahasiswa dapat memilih pelajaran apa saja yang ingin dipelajari sesuai dengan bakat dan minatnya. Mulai tahun ajaran 2022/2023 penerapan kurikulum ini tidak hanya akan ditujukan pada jenjang pendidikan tingkat SMA/sederajat saja. Melainkan juga dierapkan pada jenjang pendidikan tingkat TK (taman kanak-kanak), SD (sekolah dasar), SMP (sekolah menengah pertama), hingga PT (perguruan tinggi).
Meski secara resmi baru akan berlaku pada 2024 mendatang, sekolah bisa mempersiapkannya mulai dari sekarang. Satuan pendidikan yang bukan Sekolah Penggerak bisa mendaftarkan kesiapan memakai kurikulum baru itu, kementerian juga memberikan tiga tipe yang bisa dijalankan. Yakni mandiri belajar, mandiri berubah dan mandiri berbagi.
Untuk Mandiri Belajar, sekolah tetap menggunakan K-13 tapi sudah menggunakan prinsip Kurikulum Merdeka. Selanjutnya, Mandiri Berubah yang mana sekolah bisa menerapkan kurikulum merdeka dengan menerapkan platform Merdeka Mengajar.
Jadi mulai dari perangkat ajar, alat evaluasi assesment, sumber belajar lain, bagi sekolah yang mendaftar secara mandiri dan sudah mendaftar di akun belajar.id bisa memanfaatkan merdeka mengajar. Semua bahan sudah disiapkan. Sekolah tinggal operasional saja.
Terakhir Mandiri Berbagi. Dimana dalam hal ini sekolah diharapkan mampu mengembangkan sendiri alat ajar, dan evaluasi. Karena tidak semua sekolah cocok dengan pilihan kedua yakni Mandiri Berubah. Mungkin ada dari potensi lokal yang tidak cocok. Jadi pengembangannya sendiri. Sehingga bisa menggunakan kurikulum berbagi ini. Mulai perangkat ajar, prinsip kurikulum akan masuk ke platform Merdeka Mengajar. Bisa dilihat dan dimanfatkan oleh sekolah yang lain.
Mengejar Ketertinggalan
Adanya kurikulum merdeka ini untuk mengejar ketertinggalan dan mengatasi hasil belajar yang terus turun selama masa pandemi Covid-19, utamanya terkait numerasi dan literasi. Karena itu, melalui Kurikulum Merdeka, profil pelajar pancasila dapat tercapai.
Dengan menerapkan kurikulum merdeka diharapkan tidak ada anak Indonesia berada di bawah level. Karena berdasarkan evaluasi, hasil belajar anak kelas empat ada yang masih bawah level seharusnya. Bahkan ada yang levelnya di kelas II atau III. Padahal minimal hasil belajar harusnya di level seharusnya. Jika kelas IV ya levelnya harus kelas IV.
Pada prinsipnya, sebenarnya penerapan kurikulum merdeka tidak berbeda dengan Kurikulum 2013 (K-13). Jika pada K-13 sebelum proses pembelajaran dilakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan anak. Pembelajaran dilakukan secara terdiferensiasi. Anak yang sudah tinggi kemampuannya diberikan pembelajaran yang sesuai. Jadi mulai capaian pembelajaran, alur pembelajaran, perangkat pembelajaran, modul pembelajaran, prinsipnya menggunkana prinsip merdeka, yang fokus pada literasi dan numerasi.
Begitu pula secara esensi, kurikulum merdeka sebenarnya tak berbeda dengan K-13. Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) menjadi fokus K-13. Tolok ukurnya adalah kedalaman dan kecakapan menguasai materi. Di kurikulum merdeka, yang dicapai lebih pada kesuskesan pembelajarannya.
Kurikulum ini juga menekankan kebebasan sekolah dalam mencapai target pembelajaran. Semisal dalam penuntasan materi selama setahun, yang diajarkan tak harus berurutan. Tapi guru bisa memilih mana yang lebih penting dan diajarkan lebih dulu. Pun dengan jam pelajarannya, bisa diatur tak harus dalam satu waktu. Tapi bisa digabung dengan catatan waktu yang diberikan sama.
Dalam pembelajaran kurikulum merdeka ini secara umum dibagi menjadi dua. berbasis kurikuler dan kokulikuler. Materi pembelajaran di kelas dan praktik di lapangan. Khusus untuk yang terakhir itu, mekanismenya bisa melalui project learning siswa dan profil pelajar pancasila. Secara garis besar nantinya 75 persen pembelajaran di kelas, 25 persen praktik.
Menghapus Stigma
Dengan diberlakukannya Kurikulum Merdeka, pelajar di SMA/sederajat juga tidak akan dikotak-kotak lagi berdasar peminatan IPA, IPS, maupun bahasa. Semua ini tertuang dalam Keputusan Mendikbud Ristek No. 162/M/2021 tentang Sekolah Penggerak.
Tidak adanya lagi peminatan IPA, IPS dan bahasa ini juga sebagai upaya penghapusan stigma miring yang dicapkan kepada siswa. Diakui atau tidak, stigma yang muncul dikalangan siswa adalah yang masuk kelas IPA adalah siswa yang memiliki kepintaran lebih tinggi. Sedangkan siswa IPS satu tingkat di bawahnya, dan bahasa jauh di bawahnya lagi. Padahal kepintaran siswa tidak diukur dengan hanya petakan kelas IPA, IPS atau bahasa saja.
Diberikannya Kurikulum Merdeka ini sebagai opsi tambahan guna pemulihan pembelajaran selama 2022-2024. Di Jawa Timur, sebanyak 293 sekolah penggerak dari delapan kabupaten/kota mulai PAUD, SD, SMP, SMA/SMK dan SLB telah menjadi pilot projek dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka sejak setahun terakhir. Sementara sekolah lainnya, boleh memilih kurikulum yang akan digunakan di satuan pendidikan masing-masing. Pilihan kurikulum yang diberikan antara lain Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat, dan Kurikulum Merdeka.
Dalam penerapan kurikulum merdeka belajar, sekolah yang sudah siap seperti sekolah penggerak sudah melaksanakannya sejak 2021 lalu. Saat ini ada 293 dari delapan kabupaten/kota di Jawa Timur yang menerapkan kurikulum ini. Di angkatan kedua, Juli mendatang, penambahan sekolah penggerak cukup signifikan. Yakni 929 satuan pendidikan yang meliputi 11 kabupaten/kota. Sehingga jika ditotal secara keseluruhan ada 1.222 sekolah penggerak yang akan menjalankan Kurikulum Merdeka di Jawa Timur.
Sedangkan secara nasional, berdasarkan data laman kurikulum.gtk.kemdikbud.go,id, pada Selasa (5/7/2022), terdata 143.265 satuan pendidikan di bawah Kemendikbudristek dan Kementerian Agama yang mendaftar untuk melaksanakan Kurikulum Merdeka secara mandiri.
Secara bertahap, untuk tahap satu sudah diterbitkan surat keputusan bagi satuan pendidikan untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, yakni kategori mandiri belajar sebanyak 35.334 satuan pendidikan, kategori mandiri berubah sebanyak 59.429 satuan pendidikan, dan kategori mandiri berbagi sebanyak 3.607 satuan pendidikan. Ke depan, satuan-satuan pendidikan lainnya juga akan mendapatkan surat keputusan.
Kepuasaan Kinerja Nadiem
Revolusi pendidikan yang diluncurkan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim ternyata mendapat pengakuan masyarakat. Hal itu dibuktikan dengan hasil survei Indikator Politik Indonesia, yang menyebut 75 persen warga puas atas kebijakan Kemendikbudristek. Survei ini melibatkan sebanyak 1.520 respondek di seluruh Indonesia pada 7 hingga 12 April 2022 lalu.
Menilik hasil survei ini menunjukkan, secara umum publik menilai apa yang telah dilakukan Kemendikbudristek di bawah kendali Nadiem Makarim sangat positif. Di antara 32 program yang diukur tingkat manfaatnya, mayoritas warga cukup atau sangat bermanfaat di tiap program. Angkanya mencapai 75 persen.
Terutama program yang manfaatnya dirasa sangat besar seperti pembelajaran tatap muka (PTM), KIP Kuliah Merdeka, bantuan kuota internet, bantuan operasional sekolah (BOS) langsung ke sekolah, dan Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Permen PPKS). Demikian pula program-program Kurikulum Merdeka dan Merdeka Mengajar, serta program terkait pandemi Covid-19.
Meski demikian, berdasarkan hasil survei Indikator, Kemendikbudristek juga memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Sebab terdapat program-program yang manfaatnya dirasa besar, tetapi perlu sosialisasi lebih banyak untuk meningkatkan pengetahuan warga. Di antaranya program organisasi penggerak, guru penggerak, bantuan dana transformasi untuk PTN dan PTS berdasar capaian IKU, sekolah penggerak, SMK Pusat Keunggulan, perluasan beasiswa LPDP, Permen PPKS, Kurikulum Merdeka, platform merdeka mengajar, pengiriman dana BOP, revitalisasi bahasa daerah, dana abadi kebudayaan, program ASN PPPK, gamelan sebagai warisan budaya takbenda dunia, UKT atau subsidi uang kuliah, bantuan subsidi upah, penerimaan relawan mahasiswa, dan bantuan untuk pelaku budaya.
Kampanye program-program Kemendikbudristek juga masih perlu ditingkatkan, dengan intensitas atau penekanan lebih banyak kepada program-program yang paling besar sentuhannya dengan masyarakat umum. Ini terutama untuk meningkatkan partisipasi warga pada berbagai program tersebut. Partisipasi warga akan sangat menentukan kesuksesan program-program Kemendikbudristek.
Program-program yang sempat menjadi perdebatan seperti Permen PPKS, SKB Tiga Menteri tentang penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah, dan pembelajaran tatap muka dinilai tinggi manfaatnya oleh mayoritas warga. Dalam survei tersebut juga ada masukan perlunya dilakukan penelitian, sejauhmana pemerintah daerah dan sekolah telah merespon kebijakan-kebijakan Kemendikbudristek. Berapa persen yang sudah menerapkan kebijakan yang cukup banyak ini.
Dengan program-program Kemendikbud tersebut, saat ini Nadiem Makarim mulai dikenal oleh makin banyak warga. Dan di antara yang tahu Nadiem Makarim, cukup banyak yang suka padanya. Warga juga menilai positif kinerja Nadiem Makarim, program-program yang dicanangkannya, serta percaya bahwa ia bisa membawa pendidikan Indonesia menjadi lebih baik. [*]
——– *** ———
