Pemprov Jatim, Bhirawa
Jawa Timur disebut sebagai provinsi yang paling siap dan kondusif untuk melaksanakan Pemilu 2024. Pernyataan ini disampaikan Direktur Kewaspadaan Nasional, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sri Handoko Taruna, dalam Rapat Koordinasi Kesbangpol Peningkatan Peran Forkopimda dalam Sukses pemilu 2024 di Surabaya.
“Jatim menurut Kemendagri dari hasil pantauan dan pendataan sampai saat ini jauh lebih kondusif, dan siap untuk pelaksanaan Pemilu 2024 dibanding dengan provinsi lain,” ujar Sri Handoko, Rabu (7/6).
Menurut pejabat Kemendagri asal Nganjuk ini, sudah cukup bagus menjalin sinergitas antara pemerintah daerah, Forkopimda serta penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu, dalam persiapan dan pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu sampai saat ini.
Namun demikian, lanjut Sri Handoko, sinergitas tetap perlu semakin diperkuat terutama dengan meningkatkan koordinasi intensif serta penghilangan ego sektoral antar masing-masing pihak hingga semua tahapan Pemilu 2024 bisa dijalankan dengan sukses.
Sementara Kabakesbangpol Jatim, Edi Supriyanto, menyebut Pemprov Jatim sudah bersiap dan melaksanakan sejumlah tahapan penyelenggaraan Pemilu terutama pemilukada serentak sebagaimana UU.
Salah satunya, lanjut Edy , telah disepakati dalam Perda telah disediakan dana cadangan Pemilukada sebesar lebih kurang Rp 1,8 Triliun yang merupakan kewajiban Pemprov Jatim. Namun , lanjutnya, sebagaimana surat imbauan Mendagri karena pada bulan Oktober 2023 telah mulai tahapan Pemilukada maka dana cadangan tersebut harus dicairkan setidaknya 40 persen harua di tahun 2023 .
“Memang akhirnya harus diperlukan perubahan perda, saat ini kita sudah melakukan pembahasan dan tinggal sedikit lagi tunggu finalisasinya,” terangnya.
Sebagai fungsi pengawasan dan penjaga kondusifitas wilayah, lanjut Edi, pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah giat bersama forkopimda dan Bakesbangpol kabupaten Kota, salah satunya dengan desk Pemilu di setiap daerah.
“Desk Pemilu ini sebagai meja bersama untuk menyelesaikan masalah di tingkat awal dan mencari solusi bila ada masalah dan gfangguan selama pelaksanaan Pemilu. Semoga di sinisudah bisa diselesaikan tanpa harus timbl gesekan,” katanya.
Sementara komisioner KPU Jawa Timur, Gogot Cahyo Baskoro mengatakan, pemilu serentak dan Pemilukada serentak 2024 merupakan pembuktian kinerja penyelenggara Pemilu untuk mengawal demokrasi di Republik Indonesia. “Saat ini semacam pembuktian bagaimana KPU mengawal demokrasi di Indonesia,” ujar Gogot.
Saat ini, lanjutnya, tingkat kepercayaan publik terhadap demokrasi masih 77,3 persen dibanding yang menyebut demokrasi itu jelek sebesar 16,7%. Sementara terhadap KPU sebagai penyelenggara pemilu masyarakat masih menaruh tingkat kepercayaan yang tinggi di peringkat ketiga setelah presiden dan TNI ,di atas KPK dan Bawaslu. [gat.iib]
