Rapat dengar pendapat Komisi E DPRD Jatim dengan Dinas Pendidikan Jatim terkait PPDB dan seragam sekolah, Senin (31/7/2023). [Gegeh Bagus Setiadi]
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur (Jatim), Mathur Husyairi mengungkap temuannya saat rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, Senin (31/7). Temuan itu berupa seragam sekolah yang ternyata di pasok oleh produsen yang sama.
Temuan tersebut didapat oleh Mathur setelah menggelar sayembara bagi siswa atau wali murid yang mau menukarkan seragam sekolah kepada dirinya. Seragam yang ditukarkan, langsung diganti uang sesuai dengan nota pembelian yang ada.
Setelah dicek oleh Mathur, kecuali wilayah Mataraman di Jatim, dia bilang kalau kain yang dibeli bahannya sama. Kata dia, kain tersebut dari produsen tunggal. Harga yang dibanderol sebenarnya murah. Tapi pihak sekolah diduga mencari untung lebih sehingga menjualnya dengan harga mahal.
“Harga seragam dari produsen tunggal, Produsen datang ke sekolah pamit ke kacabdin yang terlibat MKKS dan kepala sekolah,” ujarnya saat rapat dengar pendapat.
Produsen, sambung Mathur, tidak langsung meminta kain itu dibayar lunas. Sekolah diberi kelonggaran membayar, yakni dengan cara mengangsur. “Bayarnya boleh nyicil. Harganya Rp80 ribu atasan per meter. Rp100 ribu untuk celana atau rok per meter,” kata dia.
Lebih lanjut, harga yang dipatok oleh produsen menurut Mathur masih normal. Dia beranggapan sekolah yang mencari untung besar. Berdasarkan hasil penelusurannya, harga seragam total yang meliputi setelan putih-abu, pramuka, batik, olah raga paling rendah Rp1,6 juta dan paling tinggi sampai Rp2,9 juta.
“Harganya sampai Rp1,6 juta dan Rp2,9 juta bahkan ada yang lebih kalau di Surabaya. Saya ambil rata-rata keuntungan sekolah 100 persen dari yang seharusnya terjual. Lumayan besar perputaran uang. Sampai Rp200 sekian miliar. Si penjual kain mengaku jadi sapi perahan oknum dinas,” ungkap Mathur.
Sementara itu, Kepala Dindik Jatim, Aries Agung Paewai menegaskan bahwa Dindik Jatim tidak punya rekanan seragam sekolah. “Saya jamin itu. Dinas pendidikan tidak pernah menunjuk satu vendor pun seragam sekolah. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan dinas pendidikan tolong disampaikan secara jelas,” tegas dia.
“Saya katakan tidak ada petunjuk secara langsung (dari Dindik Jatim) terkait vendor tertentu yang masuk ke sekolah-sekolah,” imbuh Aries menegaskan.
Saat ini, Aries menyampaikan kalau Dindik Jatim sedang dalam evaluasi terkait seragam sekolah maupun Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Hasil evaluasi itu belum keluar. Pihaknya berjanji akan memberikan hasil yang maksimal. [geh]
