Satpol PP dan Komisioner KPU Batu saat melakukan rakor pengamanan Pilwali dengan anggota Linmas Kecamatan Bumiaji di kantor Kecamatan setempat.
Kota Batu, Bhirawa
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu menaikkan honor Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) menjadi Rp 400ribu per orang. Hal ini dilakukan menjelang pelaksanaan Pemilihan Walikota (Pilwali) Batu Februari 2017.
Komisioner KPU Batu, Saefudin, menjelaskan bahwa pada awalnya KPU hanya mengajukan kenaikan anggaran untuk honor Linmas menjadi Rp 300 ribu. Jumlah ini mengalami kenaikkan Rp 50 ribu dari jumlah honor Linmas sebelumnya yang hanya Rp 250 ribu.
“Kenaikan Rp 50 ribu itu kita anggap sudah pantas. Namun di tengah proses muncul keputusan Menteri Keuangan yang menyatakan honor petugas keamanan dalam hal ini Linmas sebesar Rp 400 ribu. Padahal saat itu sudah diputuskan honor Linmas Rp 300 ribu,” jelas Saefudin, Kamis (1/12).
Karena ada keputusan Menkeu ini, KPU terpaksa kembali mengajukan kenaikan honor Satlinmas. Honor yang sebelumnya sudah naik menjadi Rp300 ribu, kembali dinaikkan menjadi Rp 400 ribu. Namun kenaikan honor ini tidak sepenuhnya ditanggapi gembira oleh semua anggota Satlinmas. Sebagian anggota Satlinmas mempertanyakan honor pengamanan pada hari H pelaksanaan pemungutan suara, khususnya personel yang berjaga di luat Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Pasalnya selama ini anggota Linmas yang tidak ditempatkan di TPS tidak menapatkan honor. Padahal anggota Linmas yang berjaga di luar TPS jumlahnya cukup banyak. Masalah inipun dilayangkan anggota Linmas kepada Komisioner KPU mendatangi dan bertemu Satlinmas di Kantor Kecamatan Bumiaji.
“Anggota Linmas yang di posko, di desa harus dipikirkan honornya. Karena anggota Linmas tidak hanya jaga di TPS, kita berharap agar seluruh anggota Linmas mendapatkan honor,” ujar anggota Linmas Desa Pandanrejo, Nursaid.
Menanggapi hal ini, Saefudin menegaskan pihaknya tidak bisa mengalokasikan honor untuk anggota Linmas yang tidak berjaga di TPS. KPU hanya menganggarkan honor untuk 840 linmas yang berjaga di TPS sesuai dengan aturan yang ada.
“Di luar anggaran itu bisa berkoordinasi dengan Satpol PP atau Pemerintah Desa. Mungkin mereka punya kebijakan yang bisa mendukung kinerja teman- teman Linmas di luar TPS,” ujar Saefudin.
Sementara, Kasi Linmas di Satpol PP Kota Batu, Arik Dwi Utami mengatakan pihaknya telah melakukan kordinasi dengan Satlinmas terkait persiapan pengamanan Pilwali, termasuk hal yang bersifat teknis.
“Satpol tidak membuat SK penempatan pos tapi hanya membuat SK untuk penugasan. Dan untuk melengkapi itu Satlinmas harus memiliki berita acara perekrutan,”ujar Arik. [nas]
