Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno
Rencana mutasi pejabat eselon II di lingkup Pemkab Tulungagung, masih belum bisa dilakukan. Masalahnya, izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) belum turun.
Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno, disela rakor pengendalian inflasi secara daring di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Senin (22/4), menyatakan untuk pelaksanaan pergeseran pejabat eselon II masih belum bisa dilaksanakan. “Izin dari Mendagri belum turun,” ujarnya.
Diakui dia, proses izin tersebut relatif lama. Namun demikian, saat ini prosesnya sudah pada tahap dari Gubernur Jatim ke Mendagri. “Izinnya memang relatif lama. Tetapi tinggal satu langkah,” bebernya.
Pj Bupati Heru Suseno optimis izin dari Mendagri bakal segera turun. “Pergeseran pejabat eselon II akan mengisi jabatan yang kosong. Setelah itu ada proses selanjutnya, yakni seleksi terbuka untuk mengisi jabatan yang kosong berikutnya,” paparnya.
Ia selanjutnya mengakui jika panitia seleksi (pansel) untuk pergeseran pejabat eselon II lingkup Pemkab Tulungagung sudah terbentuk. Jumlahnya lima orang yang personelnya terdiri dari internal Pemkab Tulungagung dan akademisi. “Pansel sudah selesai dibentuk. Karena persyaratan untuk izin ke Mendagri, pansel harus sudah terbentuk,” terangnya.
Seperti diketahui saat ini ada tiga jabatan eselon II di lingkup Pemkab Tulungagung yang lowong tanpa pejabat definitive. Ketiga jabatan itu adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, dan Direktur RSUD dr Iskak Tulungagung.
Sementara itu, terkait rakor inflasi, Pj Bupati Heru Suseno menyebut saat ini untuk Tulungagung perlu mewaspadai kenaikan harga bawang putih dan bawang merah. Selain juga mewaspadai kenaikan harga BBM akibat perang di timur tengah yang eskalasinya semakin meningkat.
“Bawang putih dan bawang merah perlu diwaspadai karena belum musim panen. Menurut Mendagri untuk memenuhi kebutuhan jika nanti kurang akan impor. Termasuk perlu diwaspadai juga tentang BBM. Karena perang timur tengah dan nilai dolar juga semakin naik. Kita dan Jatim mewaspadai ketika nanti pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM atau menambah subsidi,” pungkasnya. [wed.iib]
