Pakar Hukum Unair Paparkan Pengaturan Hingga Sanksi Pidana Kasus ACT

Dr Prawitra Thalib SH MH

Ketentuan 10% Donasi dapat Diambil Pengelola Donasi Apakah Masih Relevan
Surabaya, Bhirawa
Dugaan penyelewengan dana masyarakat oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT) sebagai salah satu lembaga filantropi terbesar di Indonesia menghebohkan masyarakat. Hal itu tak lain karena fungsi dan tujuan ACT adalah bergerak di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.
Berkaitan dengan hal itu, Dosen Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Airlangga (Unair), Dr Prawitra Thalib SH MH mengungkapkan, dugaan penyelewengan dana itu telah diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2001 juncto UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.
“Sebagaimana diketahui ACT berbadan hukum yayasan, maka ACT harus tunduk pada UU Nomor 16 Tahun 2001 juncto UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan berdasarkan pada prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat,” jelas Prawitra, Kamis (7/7).
Karena ACT telah berbadan hukum, yayasan ini dilarang mengambil keuntungan dari yayasan atau kegiatan usaha yayasan, baik oleh pendiri maupun pengurusnya. Selain itu, Prawitra juga menegaskan, tentang ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Dalam PP itu dijelaskan, pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak – banyaknya 10% dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.
“Artinya operasional dari pengumpulan dana sosial itu hanya bisa diambil sebanyak – banyaknya 10% dari total pengumpulan sumbangan,” terangnya.
Dalam melihat kejelasan dugaan penyelewengan dana masyarakat ini, Prawitra menjelaskan, perlunya melihat kembali anggaran dasar dari ACT yang mengatur tentang gaji dan sarana pengurus berupa keputusan dewan pembina. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada ruang tikungan penyelewengan regulasi yang terdapat dalam anggaran dasar.
“Karena motivasi perbuatan pelaku akan terlihat dari pintu regulasi anggaran dasarnya. Ini jadi ruang untuk menyisir pertanggungjawaban pidana organ yayasan ini. Termasuk apakah ada perbuatan berlanjut pidana lain berupa tindak pidana penggelapan atau tindak pidana pemalsuan,” terangnya.
Jika benar Pengurus ACT mengambil keuntungan digaji, lanjut dia, maka dapat dikenakan sanksi pidana terhadap perbuatan pelaku yang menerima pembagian atau peralihan dari kekayaan yayasan dimaksudkan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) dan (2) UU Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
“Setiap anggota organ yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun,” jelas Prawitra.
Selain sanksi pidana penjara, Pengurus ACT yang terbukti bersalah juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan.

Pengaturan Lembaga Filantropi
Prawitra menyarankan kepada pemerintah khususnya Kementerian Sosial untuk bisa menyiapkan aturan yang jelas bagi lembaga – lembaga filantropi yang menghimpun dana masyarakat.
“Harus ada aturan yang jelas terkait hak dan kewajiban lembaga – lembaga itu. Mengingat, ada kalanya penyaluran bantuan dan kegiatannya juga membutuhkan biaya operasional per bulan. Memang di aturan lama ada ketentuan 10% donasi dapat diambil oleh pengelola donasi dan 12,5% dapat diambil lembaga amil zakat karena itu adalah haknya. Namun, untuk donasi sosial hal itu harus dikaji kembali, apakah masih relevan atau tidak atau disamakan 12,5%,” tandasnya. [ina.fen]

Tags: