Kepala BKPP Bojonegoro, Aan Syahbana
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengusulkan 3.443 formasi pada rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 ini. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) mengaku usulan itu didasarkan pada kebutuhan Pemkab.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro, Aan Syahbana mengungkapkan, usulan sebanyak 3.443 formasi itu didasarkan pada pemetaan kebutuhan sebelum formasi PPPK itu diusulkan. Usulan Pemkab ini terdiri dari usulan tenaga guru sebanyak 1.894 formasi. Lalu tenaga kesehatan sebanyak 875 formasi, dan tenaga teknis sebanyak 674 formasi.
“Kami baru mengusulkan sejumlah itu. Terakhir sudah di desk Kemdikbud. Namun keputusan akhir menunggu dari Kemen PAN-RB,” jelasnya, Selasa (11/7) kemarin.
Untuk usulan ini, Aan Syahbana berharap bisa dikabulkan Kemen PAN-RB. Selain itu, harapannya bisa diikuti oleh seluruh Guru Tidak Tetap (GTT) yang ada dan dalam pelaksanaan tes dapat lulus semua. Sehingga bisa mengisi kekosongan guru dan mendorong kinerja pendidikan sesuai dengan target yang ditetapkan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Nur Sujito menyampaikan, adapun kebutuhan pendidik di Bojonegoro, baik tingkat SD dan SMP sebanyak 7.672 pendidik. Data terkini, yakni per Selasa (4/7) jumlah pendidik sebanyak 3.633 non kepala sekolah. Sehingga, tenaga pendidik di Bojonegoro masih kurang sebanyak 4.039.
“Pemkab Bojonegoro akan membuka 1.894 formasi tenaga pendidik PPPK pada 2023. Hal ini sebagai upaya peningkatan Sumber Daya Manusia dan mewujudkan pendidikan yang berkualitas,” jelasnya.
Maka tahun 2022, Pemkab Bojonegoro membuka PPPK sebanyak 3.942 formasi. Hal itu sebagai upaya Pemkab untuk mencari pendidik profesional dan memastikan kesejahteraan. Diharapkan, dapat mencurahkan sepenuhnya untuk anak didik. Berdasarkan Data Dinas Pendidikan, pada 2022, PPPK lulus seleksi sebanyak 2.182. Sehingga, rencananya pada 2023, Pemkab Bojonegoro akan membuka 1.894 formasi. [bas]
