Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami menerima penghargaan APE (Anugerah Parahita Ekapraya) Kategori Utama tahun 2021 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI. Bupati Madiun H. Ahmad secara virtual dari Pendopo Muda Graha, Rabu (13/10). [sudarno/bhirawa]
Pemkab. Madiun menjadi salah satu Pemda yang mendapat APE (Anugerah Parahita Ekapraya) Kategori Utama tahun 2021 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI.
Bupati Madiun H. Ahmad Dawami yang didampingi Kadin Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB, PPPA), Suryanto, SE, M.Si mengikuti kegiatan ini secara virtual dari Pendopo Muda Graha, Rabu (13/10).
APE merupakan penghargaan yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemda yang dinilai telah berkomitmen dalam pencapaian dan perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak serta memenuhi kebutuhan anak.
APE untuk Pemkab. Madiun ini tidak lepas atas arahan dan kebijakan dari Bupati Madiun kepada OPD dan pihak terkait untuk serius memperhatian kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Kepala Dinas PPKB, PPPA Kab. Madiun, Suryanto menjelaskan, Perencanaan Responsibility Gender atau perencanaan yang mengakomodir kebutuhan gender yang dilakukan oleh pemerintah desa hingga Dinas/Badan di Kab. Madiun menjadi kontribusi paling besar.
Pasalnya, tim APE Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan apresiasi positif sehingga pihaknya mendapatkan nilai tambahan.
Mengenai perlindungan anak, lanjutnya, itu sebatas pada pendampingan psikologis anak yang terdampak permasalahan. Contoh, sebagaimana surat Gubernur Jatim mengenai rencana aksi perlindungan anak terdampak Covid-19, dan pihaknya kemarin mendapat CSR dari PT. KAI (Persero) dalam bentuk 242 paket sembako dan sudah diserahkan kepada anak yatim piatu.
“Kami berharap teman-teman OPD terus melakukan perencanaan terstruktur terhadap penggunaan anggaran yang berbasis pada gender, karena gender ini harus kita perhatikan. Sebagaimana instruksi Bu Menteri PPPA, ada element yang belum terlindungan seperti ibu hamil, ibu menyusui dan anak disabilitas, padahal mereka ini sangat perlu perlindungan,” katanya. [dar]
