Anggota DPRD Jatim dari Dapil Madura, Mahfud S.Ag
Perjuangan melawan kemiskinan di Madura masih jauh dari selesai. Hal itu terbukti dari keempat Kabupaten di Pulau Garam masih menempati peringkat teratas dengan jumlah penduduk miskin paling banyak di Jawa Timur.
Kabupaten Sampang dengan jumlah penduduk miskin paling banyak yakni 221.710 jiwa (21,76%), Kabupaten Bangkalan dengan jumlah penduduk miskin 196.660 jiwa (19,35%) dan Kabupaten Sumenep dengan jumlah penduduk miskin 206.100 jiwa (18,70%). Sedangkan Kabupaten Pamekasan menempati peringkat keenam dengan jumlah penduduk miskin 126.430 jiwa (13,85%).
Anggota DPRD Jatim dari Dapil Madura, Mahfud, S.Ag ini mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi kemiskinan yang masih menghantui pulau tersebut. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, namun empat Kabupaten di Madura masih menduduki peringkat teratas dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Jawa Timur.
“Kami sangat prihatin seluruh kabupaten 10 besar teratas dari Madura. Selama ini informasi yg disampaikan oleh Bu Gubernur (Khofifah Indar Parawansa periode 2019-2024, red) tidak sesua fakta,” ungkapnya saat dikonfirmasi Bhirawa, Senin (22/4).
Menurut data yang diungkapkan, Kabupaten Sampang, Bangkalan, Sumenep, dan Pamekasan memiliki jumlah penduduk miskin yang signifikan.
Mahfud menyatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah tidak selalu sesuai dengan fakta lapangan, sehingga bisa menurunkan angka kemiskinan dengan baik dan signifikan.
Politisi PDI Perjuangan dengan perolehan suara terbanyak di Madura pada Pileg 2024 ini mengaku telah berusaha meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan memperjuangkan aspirasi lembaga pendidikan. Namun, proses administratif sering kali menjadi kendala yang sulit diatasi. “Ini saja sangat sering dipersulit dengan proses administratif,” katanya.
Mahfud juga menyoroti perbandingan data kemiskinan dengan provinsi lain yang dilakukan oleh pihak eksekutif, yang dinilainya tidak relevan dalam menyelesaikan masalah kemiskinan di Madura.
Ia berharap Pemprov Jatim lebih terbuka dan berkomitmen untuk menuntaskan angka kemiskinan dan IPM rendah di Madura dengan lebih banyak mendukung program-program pembangunan di pulau tersebut.
“Terkadang juga ketika menyampaikan yang real di bawah, eksekutif malah mengeluarkan data sendiri. angka kemiskinan jangan di politisasi,” imbuhnya.
Mahfud mencontohkan, statmen eksekutif sering membandingkan dengan provinsi lain perihal data kemiskinan. “Terkesan paling sukses. ini bukan soal perbandingan. tapi harus berbicara penyelesaian masalah kemiskinan,” tegasnya.
Mahfud pun berharap kedepan Pemprov Jatim membuka diri dan punya keinginan untuk menuntaskan angka kemiskinan dan IPM rendah di Madura. Hal itu guna ada pemerataan pembangunan fisik dan sumber daya manusia (SDM). “Jadi, kedepan program-program harus lebih banyak ke Madura,”pinta pria Alumni UINSA Surabaya ini.
Melihat kondisi ketimpangan di antara Kab/Kota di Jawa Timur, kata Mahfud, validasi data harus benar-benar digencarkan. Jika ada bantuan atau suntikan ke masyarakat pra sejahtera harus ada pendampingan sampai mereka lepas dari angka kemiskinan.
“Apabila selama ini program-program pengentas kemiskinan tidak maksimal, maka harus ada terobosan baru. Pemprov tidak boleh bangga hanya dengan angka penyerapan anggaran yang maksimal. Saya melihat sampai hari ini gairah dari eksekutif kurang begutu greget,” bebernya.
Disamping itu, lanjut dia, Pemprov juga harus membantu Madura untuk menciptakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Salah satunya harus ada investasi besar untuk Madura.
Pihaknya juga mengajukan perlunya investasi besar untuk Madura sebagai upaya menghapuskan kemiskinan, sejalan dengan prinsip bahwa memberikan “kail” lebih baik daripada “ikan”.
“Karena kalau hanya mengandalkan APBD tanpa ada investasi, pemerintah akan sangat sangat kesulitan menghapus kemiskinan,” pungkasnya.
Diberitakan Bhirawa sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono memaparkan data kemiskinan di Jawa Timur pada rapat paripurna dengan agenda Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi terhadap LKPJ Gubernur akhir tahun anggaran 2023, Senin (22/4).
Ia menyampaikan bahwa Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Timur bersama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) telah merumuskan peta kantong kemiskinan di Jawa Timur berdasarkan skoring persentase penduduk miskin dan jumlah penduduk miskin.
“Memang di Madura ini itu masuk dalam prosentase diatas 13 persen. Sebetulnya program-program ini sudah banyak, tetapi untuk bisa sinkron dan terintegrasi di pulau itu (Madura, red), ini yang kurang,” ungkapnya.
Disamping itu, kata Adhy, belum sinerginya program bantuan dari tingkat pusat, Provinsi hingga Kabupaten menjadi penyebab utama penduduk madura miskin. “Tidak bisa sendiri-sendiri, harus saling mengisi, saling menutup dan basisnya adalah keluarga,” terangnya. [geh.lis.hel]
