Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI kembali mengunjungi Kota Madiun. Kali ini, rombongan dipimpin Kepala Satgas Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Wilayah III KPK RI Uding Juharudin. Tampak Uding Juharudin dan Wali Kota Madiun, Maidi, [sudarno/bhirawa]
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI kembali mengunjungi Kota Madiun. Kali ini, rombongan dipimpin Kepala Satgas Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Wilayah III KPK RI Uding Juharudin di GCIO Kota Madiun, Selasa (4/4).
Namun, bukan untuk melakukan operasi tangkap tangan, kehadiran mereka untuk memberikan sosialisasi program pencegahan korupsi. Khususnya terkait program Monitoring Centre for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI).
Dalam sosialisasi tersebut Uding Juharudin juga memperlihatkan hasil MCP dan SPI 2022. Dia pun memberikan apresiasinya. Bukan hanya untuk Kota Madiun, tetapi juga untuk daerah-daerah di Bakorwil I plus. Sebab, hasil MCP dan SPI daerah-daerah tersebut sudah cukup bagus.
Seperti diketahui, SPI Kota Madiun tertinggi secara nasional dari kategori kota. SPI Kota Madiun di angka 83,00. Atas capaian itu, Kota Madiun juga mendapatkan penghargaan dari Ketua KPK Firli Bahuri di gedung Juang KPK.
Dalam sosialisasi tersebut Uding Juharudin juga memperlihatkan hasil MCP dan SPI 2022. Dia pun memberikan apresiasinya. Seperti diketahui, SPI Kota Madiun tertinggi secara nasional dari kategori kota. SPI Kota Madiun di angka 83,00. Atas capaian itu, Kota Madiun juga mendapatkan penghargaan dari Ketua KPK Firli Bahuri di gedung Juang KPK. ”Ini kalau misal sekolah, (nilainya) sudah A semua. Di wilayah Bakorwil I plus nilainya bagus-bagus semua,” kata Uding.
MCP merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi. Caranya melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Ini wajin bagi
Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Setidaknya ada delapan fokus areal intervensi. Yakni, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa. Nilai MCP Kota Madiun untuk 2022 juga cukup tinggi. Yakni, mencapai 94,38.
”Kalau SPI itu semacam medical check-up kalau di dunia medis. Kita bisa saja bilang kalau tubuh kita sehat, tetapi untuk pembuktiannya harus melalui medical check-up. Nah, SPI juga begitu. Artinya, ini merupakan tolak ukur suatu lembaga atau pemerintahan sehat atau bersih dari korupsi tidak,” ujarnya.
Uding menambahkan sosialisasi tersebut sekaligus tindak lanjut dari Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah sekaligus peluncuran indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2023 beberapa waktu lalu. Kepala daerah juga mengikuti secara virtual. [dar.gat]
