Suasana Workshop Riset Kepemiluan yang digelar di Kantor KPU Batu, Kamis (13/10).
Kota Batu, Bhirawa
Mendekati pelaksanaan Pemilihan Walikota (Pilwali), warga Kota Batu harus lebih waspada dan tidak mudah terpengaruh dengan hasil riset atau survey tentang elektabilitas pasangan calon (Paslon). Hal ini menjadi fokus dari Workshop Riset Kepemiluan yang digelar di Kantor KPU Batu, Kamis (13/10). Jangan sampai warga heboh karena termakan data modifikasi yang dikeluarkan Lembaga Survey Abal-Abal.
Semua komisioner dan pegawai Sekretariat KPU Batu menjadi peserta dalam workshop kemarin. Adapun yang bertindak sebagai nara sumber adalah para Dosen FISIP Universitas Brawijaya (UB) Malang. Dan pantauan Lembaga Survey FISIP UB ini, semakin mendekati pelaksanaan masa kampanye pada 28 Oktober, akan banyak Lembaga Suvey Abal-Abal yang mulai beraksi untuk keuntungan ekonomi semata.
“Lembaga Survel Abal-Abal ini biasanya tidak menggunakan metodologi polling yang tepat. Mereka akan memodifikasi data polling yang bisa menguntungkan atau menaikkan popularitas dari paslon yang memesan survey tersebut,”ujar Dosen Prodi Ilmu Politik FISIP UB, Faza Dhora Nailufar,M.IP, salah satu narsum workshop, Kamis (13/10).
Dengan adanya data abal-abal ini, katanya, seringkali warga menjadi heboh/ resah dalam menyikapi keberadaan paslon. Karena itu, KPU sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu harus harus mampu mengkondisikan warga agar memiliki ketenangan dan tak mudah termakan data abal-abal dari lembaga survey abal-abal.
Dengan latar ini, semua komisioner dan pegawai sekretariat KPU harus memiliki kemampuan dalam mengkaji sebuah data survey.
Untuk itu mereka harus memahami metodologi survey sehingga bisa menilai keakuratan sebuah data survey. “Dan ketika ada data survey abal-abal yang membuat warga resah, KPU bisa membuat sosialisasi atau konferensi pers untuk menkonter data abal-abal tersebut,”tambah Faza. Selain data survey, maraknya money politik atau politik uang juga menjadi bahasan menarik lain dalam workshop. Apalagi dalam survey FISIP UB yang dilaksanakan Juni lalu, diketahui 52 persen dari warga Kota Batu menganggap money politik sebagai hal yang biasa.
Tetapi warga Batu tidak mudah dipengaruhi dengan uang.
“Jadi warga merima uangnya, tetapi tetap memilih calon sesuai pilihan sendiri. Hanya 30 persen warga Batu yang menolak politik uang,” jelas Narsum workshop yang lain, Wawan Sobari, PhD yang juga Dosen FISIP UB. [nas]
