PAN Sidoarjo : Jangan Halangi Emir Firdaus

Sidoarjo-Bhirawa
Jangan ada lagi elemen dalam partai PAN Sidoarjo yang menghalangi Emir Firdaus untuk menjadi wakil ketua DPRD. Surat rekomendasi untuk Emir sudah turun 11 September ditandatangani ketua umum DPP PAN, Hatta Rajasa dan Sekretaris, Taufik Kurniawan.
DPD PAN Sidoarjo sudah menyerahkan penunjukkan wakil bendahara DPD untuk menjadi wakil ketuia dewan ke Sekwan. “Kalau ada yang menghalangi berarti dia harus berhadapan dengan saya,” kata Ketua Umum DPD PAN Sidoarjo, Imam Sugiri, di rumah PAN, Selasa (16/9) sore.
kemarin-kemarin pihak yang berebut rekom DPP boleh berebut pengaruh dan menggunakan berbagai cara dan manuver. Setelah keputusan sudah diambil, jangan ada lagi yang ngrecoki. Ia akan berada di ring terdepan untuk menghadapi pihak yang bermanuver. Sikap tegasnya sudah diutarakan saat rekom itu belum turun. Dua calon kuat yang bersaing, Emir Firdaus dan Khulaim Junaedi, jauh hari sudah diingatkan untuk mentaati keputusan bila rekom DPP sudah turun.
Imam menegaskan, surat DPP itu akan dikawal oleh segenap unsur PAN yang dibawahnya. Rekom PAN ini merupakan harga mati yang tidak bisa ditolak dan dielak. Pihaknya sebagai ketua DPD memastikan akan menandatangani surat penunjukkan ke sekretariat dewan, begitu pula sekretaris (Zainul Lutfi) tidak boleh mengelak dan menolak. Ketua dan sekretaris dalam posisi bersama untuk mengawal dan mengamankan mandat surat DPP itu. “Tidakperlu ada tafsir lain. surat DPP itu merupakan harga mati,” tandasnya.
Sudah hampir satu bulan ini DPRD kewalahan membentuk alat kelengkapan dewan. Soal kedudukan pimpinan dewan ini menjadi batu ganjalan utama, selama pimpinan dewan belum terbentuk maka tidak bisa dibentuk alat kelengkapan dewan. Yang baru resmi menyerahkan surat ke seretariat untuk pimpinan dewan, baru PKB (Sulamul Hadi Nurmawan) dan Gerindra (M Rivai). PDIP dan PAN yang mendapat porsi itu belum juga selesai dengan pergulatan internalnya. Keduanya masih mengambang.
Akibatnya sangat terasasemua fungsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Para anggota tidak mempunyai pekerjaan yang jelas karena komisi-komisi belum terbentuk. Begitu pula Badan kehormatan, badan legislatif, badan anggaran dan badan musyawarah sama-sama tidak efektifnya. Sementara yang baru terbentuk hanya susunan pengurus tujuh fraksi.
Hari-hari di DPRD Sidoarjo seolah pasar mati. Ada ruangan-ruangan kerja tetapi tidak ada kegiatannya sama sekali. Mereka yang nongkrong di ruang fraksi juga tidak tahu harus berbuat apa. Pimpinan dewan sebagai alat kelengkapan paling penting harus menunggu sampai kapan lagi, sementara rakyat Sidoarjo butuh sentuhan wakil rakyat.
Belum terbentuknya pimpinan dan alat kelengkapan telah memakan korban masyarakat korban lumpur Lapindo. Masyarakat korban lumpur Lapindo, pekan lalu mendatangi dewan untuk meminta uluran bantuan wakil rakyat. Tetapi karena belum terbentuk alat kelengkapan, akhirnya kerumunan korban Lapindo itu buyar dengan sendirinya. [hds]