DPRD Jatim, Bhirawa
Keberadaan Alokasi Dana Desa (ADD) sangat diharapkan oleh kepala desa untuk bisa melakukan inovasi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desanya.
Adanya recofusing imbas pandemi yang dilakukan untuk ADD tahun 2021 oleh pemerintah pusat cukup mengganggu program yang telah disusun oleh desa untuk masyarakatnya. Tahun 2022 mendatang diharapkan tidak ada recofusing lagi anggaran untuk desa oleh pemerintah pusat.
Hal ini dikatakan anggota Fraksi Demokrat DPRD Jatim yang berangakat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bojonegoro-Tuban, H. Surawi, saat reses III DPRD Jatim di desa Duyungan Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, Rabu (3/11) kemarin.
Menurut Surawi, keberadaan Dana Desa sangat membantu dalam mengembangkan perekonomian masyarakat. Recofusing yang terjadi tahun ini untuk dana desa membuat desa kelabakan dalam menjalankan program yang telah disusun.
“Dikelola desa seperti desa Duyungan ini, sekitar Rp1,2 miliar. Dan itu digunakan gaji perangkat desa dan penanganan covid di desa. Sisanya baru bisa digunakan untuk masyarakat. Ya sekitar 40 persenan lah,” ujarnya.
“Apalagi ini ada isu akan ada pemotongan Dana Desa di tahun anggaran 2022. Lha ini semakin membuat desa kesulitan untuk membuat program yang digunakan untuk masyaratnya,” lanjut politisi senior Partai Demokrat ini.
Menurut Surawi, bila pemotongan Dana Desa benar benar dilakukan tahun 2022 mendatang maka akan semakin sulit kepala desa didalam memperbaiki perekonomian masyaratnya.
Dan ini kontradiksi dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota Kabupaten yang memprioritas perbaikan perekonomian masyarakat disaat pandemi yang sudah mulai mereda saat ini.
“Bagaiman kepala desa bisa melakukan upaya upaya membangkitkan perekonomian masyarakatnya dengan dana yang kecil,” ujarnya.
“Katanya kita bangkitkan kembali ekonomi, tapi dana untuk stimulus kepala desa guna membangkitkan ekonomi masyarakatnya malah dikurangi. Ini khan ndak pas dengan apa yang didengunkan pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota Kabupaten,” sambungnya.
Dengan kondisi ini, kata anggota Komisi D DPRD Jatim ini, pihaknya akan meminta kepada pemerinrah Provinsi untuk mendesak pemerintah pusat agar tidak ada recofusing lagi terhadap anggaran APBN untuk ADD tahun 2024.
Pandemi covid yang tinggi tingginya kemarin lanjutnya benar benar menghancurkan sendi sendi perekonomian masyarakat termasuk petani dan UMKM yang ada di pedesaan.
“Katanya kita akan bangun kembali perekonomian yang telah terpuruk. Pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat desa juga hancur. Bagaimana kepala desa bisa melakukan upaya perbaikan perkonomian masyakatnya bila anggaran desa dilakukan recofusing,” pungkasnya. [geh]
