Sidang paripurna pembentukan pansus LHP.
Gresik, Bhirawa
DPRD Kab Gresik sepakat membentuk Pansus untuk menyikapi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) tahun 2014. Diputuskan Ketua Pansus, Asroin Widyana, Wakil Ketua (Wafiroh Maksum) dan Sekretaris Abdullah Safi’i, dengan jumlah anggota berjumlah 26 orang. Dalam rapat internal dewan di ruang paripurna DPRD.
Menurut Wakil Ketua DPRD, Nur Saidah yang memimpin sidang paripurna Pansus ini, untuk menyikapi LHP hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK atas keuangan Pemkab Gresik Tahun 2014, ternyata sebagian besar masih banyak masalah dari masa lalu. Hasilnya kembali dilaporkan tahun ini belum dituntaskan pemerintah dan Pansus nanti akan membedahnya.
”Kinerja Pansus kami harap bisa bekerja maksimal, agar anggaran kinerja APBD tahun 2015 bisa maksimal. Begitu juga dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kinerjanya masih asal-asalan. Saya tak hafal tadi apa saja yang di rekomendasikan, yang pasti hampir semua karena anggaran APBD banyak yang tak terserap,” ujarnya.
Sementara Ketua Pansus, Asroin Widyana mengatakan, Pansus telah menerima sejumlah temuan BPK. Diantaranya pelaksanaan pemungutan dan penyetoran PBB, yang dinilai kurang tertib. Kedua, soal pencatatan aset tetap yang diperoleh dari dana BOS tak tercatat dengan semestinya. Juga temuan di Dinas PU, terkait molornya pengerjaan proyek tak tepat waktu.
Atas temuan temuan ini, Pansus terlebih dahulu akan melakukan konsultasi ke Depdagri. Selanjutnya pekan depan akan melakukan audensi dengan BPK perwakilan Jatim. Dan Pansus akan bekerja maraton karena waktu yang di berikat sangat mepet, selanjutnya akan diagendakan dengan gelar rapat bersama dengan SKPD terkait.
Ditambahakan Asroin Widiyana yang juga politisi senior dari Partai Golkar ini, pihaknya akan berkunjung ke BPK Provinsi Jatim guna identifikasi masalah, analisis dan evaluasi atas pengelolaan keuangan. Selain itu juga meneliti dengan seksama rekomendasi dari BPK. Baik terhadap tunggakan maupun temuan baru pada anggaran APBD 2014, karena DPRD menginginkan supaya kinerja pemerintahan menjadi baik. [kim.adv]
