Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Situbondo, Suprapto, saat sidak di salah satu tempat baru baru ini. [sawawi/bhirawa]
Untuk menekan kenaikan harga sembako dan menjaga stabilitas komoditas pangan, Komisi II DPRD Kabupaten Situbondo meminta Pemkab Situbondo menganggarkan dana ketahanan pangan. Ini disampaikan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Situbondo sekaligus anggota Fraksi PKB, Suprapto, Jumat (22/9).
Menurut Suprapto, usulan anggaran ketahanan pangan diperlukan sebagai upaya menekan kenaikan harga beras yang saat ini terus melambung.
Untuk itu, aku Suprapto, DPRD mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo, secepatnya mengusulkan anggaran ketahanan pangan.
“Komisi II DPRD Situbondo memandang hal tersebut merupakan hal yang perlu dilakukan dalam waktu dekat ini,” ujar Suprapto.
Pria yang juga seorang pengusaha itu menambahkan, anggaran untuk ketahanan pangan harusnya dimasukkan di P-APBD tahun 2023. Sebab itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat dengan kondisi pangan yang kini mulai tidak stabil.
“Apalagi harga beras sangat tinggi hingga mencapai Rp 15 ribu lebih per kilogram,” urai Suprapto. Akan tetapi, lanjut mantan kontraktor itu, dalam P-APBD tahun 2023 untuk anggaran ketahanan pangan hampir tidak tersedia.
Padahal, ulas dia, tahun lalu, dinas terkait sempat menyediakan anggaran untuk kebutuhan pangan tersebut. “Ya pada tahun lalu anggaran untuk ketahanan pangan masih dianggarkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo sekitar Rp1 miliar. Tapi sekarang di alam P-APBD tahun 2023 tidak ada lagi. Padahal ini sangat dibutuhkan masyarakat,” terang Suprapto.
Suprapto kembali menjelaskan, pemerintah justru akan kewalahan sendiri jika tidak memiliki anggaran tersebut. “Jika ada anggarannya enak. Anggarannya bisa digunakan untuk meminimalisir harga beras apabila harganya terus tinggi. Jadi tidak kesulitan lagi,” ungkap Suprapto.
Kata Suprapto, saat ini pemerintah pun juga kesulitan jika menggandeng Bulog untuk melakukan operasi pasar. Sebab, stok beras yang tersedia di gudang sudah sangat terbatas.
“Stok Beras yang ada di Bulog sangat kecil. Mau dipakai untuk operasi pasar (OP) saja tidak cukup,” beber Suprapto. Menurut Suprapto, apabila harga beras terus semakin tinggi, maka akan berdampak terhadap krisis pangan.
Sehingga masyarakat akan kesulitan untuk membeli beras. Khusunya bagi warga yang kurang mampu. “Saya minta Pemkab Situbondo harus mewaspadai potensi krisis pangan saat ini. Harapannya harga beras ini bisa turun dan ada jalan keluar yang terbaik,” pungkas Suprapto. [awi.dre]
