H Usman
Orang nomor satu di jajaran DPRD Kab Sidoarjo, H Usman SKM MKes, sempat menyatakan apresiasinya untuk mendukung rencana diterbitkannya Perbup Sidoarjo tentang pengendalian kecurangan di di lingkungan Pemkab Sidoarjo.
Alasan yang diutarakanya, cukup simple tapi berbobot. Semata-mata supaya pembangunan di Kab Sidoarjo berjalan lancar dan berhasil. “Kita harapkan, semuanya tidak sampai ada masalah yang menjurus pada masalah tindak pidana korupsi atau Tipikor,” kata Usman, ditemui belum lama ini.
Dikatannya, apabila sampai masalah itu terjadi, yang rugi bukan hanya ASN nya saja, tetapi juga daerah dan warga Sidoarjo. ASN bisa terjerat kasus hukum. Daerah, secara materi dan hasil pembangunan, tidak bisa berjalan lancar. Kemudian, masyarakat Sidoarjo, tidak bisa menikmati hasil pelayanan publiknya. “Ini kelihatan sepele, tapi besar dampaknya. Rentetan masalahnya bisa panjang,” kata Usman.
Karena itu, dirinya wanti-wanti, masalah kecurangan jangan sampai terjadi di Sidoarjo. Lebih baik mengingatkan daripada membiarkan. Bila tidak dimulai segera, kapan lagi.Mumpung belum terlambat.
Dirinya mengakui sedikit banyak tahu tentang dunia birokrasi di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Karena memang pernah hampir 23 tahun sempat menjadi seorang fungsional di lembaga kesehatan di Sidoarjo.
Menurutnya, jangan hanya sistim saja yang dibuat tetapi juga menurutnya manusianya juga harus dibenahi. Menurut ia, membenahi manusia juga penting. Sebab, yang membuat sistim atau aturan adalah manusia. Jadi sebetulnya manusianyalah yang lebih berperan. “Kejahatan itu bisa terjadi, dipengaruhi oleh niat dan kesempatan. Ada niat, tidak ada kesempatan, maka suatu saat bila ada kesempatan lagi akan dilakukan.
Tapi bila ada kesempatan, namun tidak punya niat. Maka sampai kapanpun tidak akan dilakukan,” pendapat Usman. [kus]
