Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo, Bangkalan Madura Mochtar W Oetomo khawatir jika pencairan anggaran Pilgub Jatim terus-terusan molor, maka tahapan Pilgub yang sudah dirancang oleh KPU Jatim akan amburadul.
“Sudah pasti (mempengaruhi), mestinya tahapan Pilkada dimulai Juli kemudian diundur jadi Agustus dan sekarang harus mundur lagi,” katanya.
KPUD Jombang
Sementara itu, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tentang anggaran penyelenggaraan Pilkada Jombang 2018 resmi di tanda tangani oleh Bupati Jombang Nyono Suherli Wihandoko dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jombang, Muhaimin Shofi.
Penandatanganan NPHD Pilkada Jombang 2018 dilakukan usai Paripurna Istimewa dengan agenda Menyaksikan/ Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Dalam Rangka Peringatan HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia, di Gedung DPRD Jombang, Rabu (16/8).
Dengan di tanda tanganinya NPHD ini, KPUD Jombang di pastikan akan segera mendapatkan kucuran anggaran pelaksanaan Pilkada Jombang tahun 2018 mendatang. “Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melakukan penandatanganan NPHD, di mana hal ini adalah penyerahan dana Pilkada dari Pemkab kepada KPUD Jombang,”ungkap Muhaimin Shofi kepada sejumlah wartawan.
Dibandingkan Pilkada lalu, menurut Muhaimin anggaran Pilkada 2018 mengalami kenaikan sekitar 50 persen. “Nilainya 46.464.038.000, hal ini mengalami peningkatan sekitar separoh dari Pilkada yang lalu. Peningkatan anggaran ini lebih mengacu pada regulasi dari KPU- RI dan Kemenkeu,”tambah Muhaimin.
Tahapan Pilkada dalam waktu dekat menurut KPUD adalah sosialisasi, lomba-lomba jingle dan pemasangan gambar pilkada, serta rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa. “Untuk tahapan rekrutmen PPK dan PPS kalau menurut tahapan, di laksanakan di Bulan Oktober,”pungkasnya. [cty,rif]
