Sehari pasca dilantik, para Kepala Sekolah di Bondowoso langsung mengambil SK di Aula BKSDM setempat. (Ihsan Kholil/Bhirawa)
Untuk mengisi kekosongan jabatan ada sedikitnya 115 kepala sekolah baru di Kabupaten Bondowoso dilantik oleh Bupati Drs KH Salwa Arifin di Pendopo Bupati setempat pada Selasa (8/11) kemarin. Menariknya ke 115 kepala sekolah tersebut langsung mengambil SK jabatan di BKSDM setempat usai pelantikan guna menghindari pungli.
Dengan terisinya kekosongan jabatan kepala sekolah tersebut, Bupati Salwa Arifin berharap dapat mampu meningkatkan mutu pendidikan. Serta kuantitas anak usia sekolah dan pencapaian kinerja bidang pendidikan. Karena rendahnya SDM akan berpengaruh, pada mutu dan kinerja pendidikan.
Bupati juga meminta kepada kepala sekolah yang baru dilantik, untuk ikut menekan tingginya angka pernikahan dini. Permasalahan itu, juga berpengaruh terhadap angka stunting.Hal itu memang masih menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak.
“Selain itu, tentu juga akan berpengaruh pada kelangsungan generasi anak bangsa, di masa mendatang,” katanya.
Paska dilantik, ratusan orang kepala sekolah di Bondowoso itu langsung mengambil Surat Keputusan (SK) pengangkatan mereka di Aula Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Rabu (9/11).
Mengenai hal tersebut, Kepala BPKSDM, Asnawi Sabil, mengatakan, sudah sejak dua tahun terakhir ini pihaknya memang memberlakukan pengambilan SK secara langsung pada h+1 atau usai pelantikan.
Dijelaskannya bahwa tujuannya yakni hal itu untuk menghindari praktek-praktek yang tak diinginkan. Salah satunya yakni pungutan liar (Pungli).
“Jadi setelah proses pelantikan, pasti langsung kita proses. Setelah selesai biasanya kita konfirmasi ke dinas pengampunya,” urainya.
Asnawi Sabil memastikan semua proses pengambilan SK, bahkan sejak awal proses assessment semuanya tak dipungut biaya.
“Jadi sudah beberapa tahun ini, kita menang berharap hal-hal yang tidak diinginkan terhindar,” jelas Sabil sapaan karibnya itu.
Kata Sabil, adapun penerimaan SK ini, sebagai pertanda bahwa yang bersangkutan telah dipindah ke tempat baru.
Sementara itu, Kepala SD Negeri Gubrih 1, M. Imron mengatakan bahwa proses menjadi kepala sekolah tak ada bayar membayar, semuanya gratis. Bahkan, pengambilan SK pun juga gratis, tak dipungut biaya sepeser pun.
“Tak ada biaya, gratis. Cepet juga ini, cuma lima menitan,” urai M. Imron yang baru saja menerima SK dan menjadi Kepala Sekolah SD Negeri Gubrih 1.
Ia mengaku bahwa sejak dulu memang tak pernah ada biaya untuk pengangkatan kepala sekolah. Karena itu, ia mengaku apresiasi terhasap BKPSDM yang terus berupaya agar tak pernah ada praktek pungli.
Senada disampaikan oleh Kepala SD Negeri Prajekan Lor 2, Ummu Heni, bahwa proses pengambilan SK berlangsung cepat. Dan tak bertele-tele.
Lebih-lebih dirinya kini juga bergeser ke sekolah yang mendekati rumah. “Iya gratis, ini tak ada biaya. Ini sampai langsung ke dinas, langsung dapat,” pungkasnya. [san.gat]
