Presiden Jokowi bersama Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj dan Rais Aam PBNU KH Ma’ruf Amin usai mengadakan pertemuan di kantor pusat PBNU di Jalan Kramat Raya Jakarta, Senin (7/11). Usai pertemuan tertutup, Jokowi menyatakan tujuan kedatangannya untuk mengucapkan terima kasih.
Aksi Damai Bela Islam
Jakarta, Bhirawa
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan sejumlah ulama dari Nahdlatul Ulama (NU). Pertemuan yang berlangsung lebih dari 1,5 jam tersebut dilangsungkan di kantor pusat PBNU di Jalan Kramat Raya Jakarta, Senin (7/11). Presiden mengaku, ia sengaja bersilaturahim dengan ulama NU untuk menyampaikan ucapan terima kasihnya.
Pertama, Jokowi mengucapkan terima kasih atas peran NU yang menurutnya memiliki kontribusi besar dalam menjaga persatuan dan kesatuan ummat. “Saya kira jelas sekali NU telah menjadi penyangga utama NKRI, Pancasila, kebhinekaan dan persatuan kita,” ucap Jokowi di teras depan kantor NU.
Saat menyampaikan pernyataan tersebut, ia didampingi Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj dan Rais Aam PBNU KH Ma’ruf Amin.
Kedua, Jokowi mengaku datang untuk mengucapkan terima kasih pada ulama-ulama NU yang ia anggap telah menyampaikan pesan-pesan damai dalam aksi bela Islam 4/11 lalu sehingga umat menyampaikan aspirasi mereka dengan tertib. Bagi Jokowi, konsolidasi dengan pimpinan ormas-ormas keIslaman penting dilakukan demi menjaga persatuan ummat. Karenanya, ia memastikan pemerintah akan terus melibatkan NU dalam menyelesaikan persoalan umat yang ada di Indonesia. “Saya kira banyak hal-hal konkrit yang bisa dilakukan bersama antara NU dan pemerintah untuk membangun negara yang kita cintai ini,” kata Jokowi.
Terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengimbau agar masyarakat menyerahkan perkara dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada hukum yang berlaku. Masyarakat, kata dia, perlu mengembalikan kasus ini kepada penegak hukum.
“Kita kan semua sepakat membawa ke jalur hukum, bukan agama, politik, lain-lain. Kalau jalur hukum artinya kita kembalikan pada kewenangan kepolisian, kejaksaan, pengadilan,” kata JK usai menghadiri peresmian pembukaan sidang umum interpol ke-85 di Nusa Dua Bali kemarin.
Untuk diketahui Ahok sempat menyitir Surah Al Maidah ayat 51 dalam kunjungannya ke Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu. Pernyataan Ahok tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, termasuk perbedaan pendapat di antara pemuka agama Islam.
Pemerintah sendiri telah berjanji untuk menuntaskan kasus penistaan agama ini dalam waktu dua pekan dan dilakukan secara terbuka kepada publik. Hal ini pun kembali ditegaskan oleh Presiden Jokowi di kesempatan berbeda.
“Saya sudah perintahkan pada Kapolri agar pemeriksaannya terbuka. Tapi kita juga harus lihat apakah ada aturan hukum yang membolehkan atau tidak. Kalau boleh saya minta dibuka biar tidak ada syak wasangka,” kata Presiden Jokowi usai meninjau ruas jalan tol baru di wilayah Kalimalang Jakarta Timur kemarin.
Menurut Jokowi jika dalam penyelidikan terbukti terjadi penistaan agama, maka status terlapor Ahok dapat ditingkatkan. Tetapi jika tidak terbukti, maka kasus itu dihentikan.
Diperiksa 9 Jam
Pemeriksaan terhadap Ahok dilakukan kemarin pagi oleh Bareskrim Polri. Sejauh ini, Bareskrim Polri juga telah memeriksa sekitar 22 saksi. Polisi juga telah meminta keterangan dari 10 saksi ahli, termasuk saksi ahli yang diajukan terlapor.
Sekitar 9 jam, Ahok akhirnya rampung diperiksa penyidik Bareskrim Polri terkait kasus dugaan penistaan agama Surat Al-Maidah 51.? Di gedung Mabes Polri Jakarta Selatan, Ahok keluar dari gedung utama sekitar pukul 17.00.? Ahok tak berkomentar banyak soal pemeriksaannya kali ini.? “Saya kira tadi sudah jelas semua, kalau mau tanya saya kira tanya penyidik. Saya sudah mau pulang, saya lapar nih,” singkat Ahok lalu memasuki mobilnya.
Sementara itu tim kuasa hukum Ahok, Sirra Prayuna mengatakan dalam pemeriksaan tadi, Ahok menjelaskan kembali soal peristiwa 27 September di Pulau Seribu. “Pemeriksaan 9 jam dengan 22 pertanyaan. Ditambah pemeriksaan terdahulu 18 pertanyaan. Total 40 pertanyaan,” imbuh Sirra.
Bareskrim Polri menargetkan pekan ini rampungmemeriksa seluruh saksi pelapor dan terlapor kasus dugaan penistaan agama terkait Surat Al Maidah 51 yang menjerat Ahok. “Minggu ini fokusnya memeriksa saksi-saksi yang belum sempat diperiksa,” kata Anjak Madya Divisi Humas Polri Kombes Pol Rikwanto saat jumpa pers di Mabes Polri Jakarta Selatan.
Selain memerika Ahok, penyidik Bareskrim Polri kemarin juga memeriksa tiga saksi lainnya terkait kasus dugaan penistaan agama Surat Al Maidah 51 yang menyeret Ahok. Tiga saksi yang dimintai keterangan yakni Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasarudin Umar dan ahli dari Kementerian Agama.
Lindungi NKRI
Demo damai membela Islam di Jakarta Jumat pekan lalu, menurut Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas ada indikasi bakal ditunggangi kelompok radikal. Oleh alasan itu, GP Ansor turun ke arena demo untuk antisipasi timbulnya kekacauan. Bukan karena setuju Ahok, tetapi siap siaga membentengi NKRI dari tindak kekerasan yang ditengarai akan dilakukan kelompok radikal dengan tujuan merebut kekuasaan.
“Jika dibiarkan sampai terjadi kekacauan, maka bukan hanya negara yang rugi. Tetapi Islam juga akan rugi besar. Apalagi, Islam Indonesia sudah dikenal dunia sebagai Islam moderat yang bertoleransi tinggi. Islam Indonesia hidup rukun berdampingan dengan Kristen, Hindu, Budha. Islam harus jadi alat mengampanyekan perdamaian, bukan kekerasan dan kebencian,” ungkap Yaqut Cholil dalam diskusi 4 Pilar MPR RI dengan tema Merajut Kebhinekaan”, Senin (7/11). Hadir pengamat politik tata negara dari Universitas Al Azhar Rachmad Bagdja.
Yaqut Cholil menilai demo akbar kemarin dimotori oleh kelompok radikal, bukan kelompok moderat. Dengan tujuan merebut kekuasaan dengan cara kekerasan dan memaksakan kehendak secara sepihak. Pelaku adalah alumni konflik Poso, Ambon, Solo dan MMI yang memanfaatkan agama sebagai alat politik. Saat ini banyak tokoh-tokoh agama yang sudah mulai luntur jadi panutan jamaah atau umatnya. Sehingga umat mudah dipengaruhi oleh paham radikal yang akan menumbuhkan fanatisme ISIS.
Rahmad Bagdja menyoroti Kebhinekaan Indonesia dari awal kemerdekaan RI. Bahwa, berdirinya NKRI adalah hasil kesepakatan para faunding fathers dari berbagai ras, berbagai agama, suku dan budaya. Yang beragama Islam, yang Kristen/Katolik, Hindu/Budha dan aliran kepercayaan, semua sepakat dalam NKRI dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Jadi masalah toleransi sudah selesai semenjak kita merdeka 1945.
“Mengapa toleransi yang sudah mengakar sejak kita merdeka, kini di persoalkan lagi? Itu keliru. Dari dokumen historis, republik ini dibentuk oleh faunding fathes dari suku Tionghua, Arab, Sumatera, Batak, Menado, Ambon, Jawa dll. Tidak ada lagi masalah kebangsaan, Tentang penolakan Presiden Jokowi menerima pendemo, karena mereka adalah Abu Jibril yang menolak Pancasila,” sebut Rachmad Bagdja.
Berkaca Pilwali Surabaya
Ketua DPD PDI Jatim Kusnadi meminta masyarakat lebih bersabar dengan kasus Ahok ini. Pasalnya polisi sudah menyelidiki kasus penistaan agama dengan memanggil Ahok berikut para saksi mata. ”Untuk saat ini hanya sebatas pemanggilan dulu, sambil menunggu proses Pilkada DKI selesai baru dilanjutkan kembali,”paparnya kemarin.
Ditambahkan Kusnadi yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim ini, mengaca pada saat Pilwali Surabaya di mana saat itu Tri Rismaharini yang maju sebagai Cawali Kota Surabaya telah ditetapkan sebagai tersangka soal kasus Pasar Turi. Saat itu polisi menunggu proses Pilwali Surabaya selesai.
“Setelah Risma dikatakan sah sebagai Wali Kota Surabaya, maka proses hukum berlanjut, meski kemudian yang disangkakan ke Risma tidak terbukti. Saya kira Ahok nantinya seperti itu,”tegas Kusnadi
Dengan begitu, pihaknya meminta masyarakat bersabar hingga proses Pilkada DKI Jakarta selesai. ”Saya jamin penegakan hukum akan ada terhadap Ahok. Untuk itu, saya minta masyarakat tetap bersabar. Dan hal itu jangan dikait-kaitkan dengan kepentingan Presiden RI Jokowi,”tambahnya.
Di lain pihak, sebagai parpol yang mendukung penuh pemerintah, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mendesak agar Ahok segera diproses hukum. Itu terkait dengan desakan umat Islam dalam aksi demo damai 4 November lalu, yang menganggap Ahok telah melakukan penistaan agama. “Kita serahkan saja pada masalah hukum agar masalah ini segera tuntas,” kata Novanto usai mengunjungi kampung nelayan di Bulak Surabaya kemarin.
Oleh karena itu, Setnov juga meminta Ahok untuk menghormati proses hukum itu. Caranya dengan bersikap kooperatif. “Saya yakin Ahok mengikuti permintaan aparat penegak hukum,” ujar Novanto.
Selain itu, Novanto juga mendesak agar aparat segera menindak oknum-oknum yang menunggangi demonstrasi tersebut. Tujuannya agar suasana tidak bertambah keruh. “Oknum-oknumnya yang membuat keributan dalam demo 4 November 2016 harus segera ditangkap, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo,” kata Novanto. [ira,cty,ins]
