Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kemendagri, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jumat (24/12)
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya mendorong realisasi pendapatan dan belanja daerah baik pada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Salah satu upayanya dilakukan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kemendagri, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jumat (24/12).
Rakor tersebut juga menghadirkan seluruh Sekda, Kepala Bappeda, Inspektorat, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) provinsi, kabupaten/ kota.
Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni menyampaikan, rakor kali ini untuk memberikan sosialisasi peraturan perudang-undangan dan mencari solusi terhadap permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Tak hanya itu, berbagai upaya dalam menggenjot serapan APBD juga telah dilakukan Kemendagri. Misalnya lewat pembentukan tim gabungan dari Ditjen Bina Keuda Kemendagri bersama Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri dan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu yang diterjunkan untuk melakukan evaluasi dan pendampingan dalam rangka percepatan realisasi evaluasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, khusunya ke daerah yang realisasinya masih rendah. Upaya lain yang dilakukan Kemendagri setiap hari pada akhir tahun yaitu dengan melakukan rakor dengan daerah secara bergiliran, memberikan asistensi dan pendampingan terhadap daerah yang serapannya masih rendah.
Rakor dilakukan beberapa kali dalam satu tahun. Rapat analisis dan evaluasi juga dilakukan dengan mendatangkan narasumber dari Kemenkeu dan BPKP. Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan dihadiri Gubernur, Bupati/Wali Kota, Sekda, dan OPD terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. (tam.ira)
