Rapat Dengar Pendapat Komisi D DPRD Kota Malang , dengan RS Hermina.
Komisi D DPRD Kota Malang menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan Dinas Kesehatan dan perwakilan Rumah Sakit Hermina Tangkuban Perahu, Rabu (20/3/2024), kemarin.
Rapat dengar pendapat ini dilakukan dalam rangka menggali informasi lebih dalam terkait adanya ramai-nya pemberitaan soal dugaan kasus penolakan pasien di Rumah Sakit Hermina Tangkuban Perahu belumlama ini.
Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, kepada wartawan mengemukakan, berdasarkan hasil rapat dengan pendapat, pihaknya menemukan berbagai hal yang patut dievaluasi dalam dunia pelayanan kesehatan.
“Kami berikan evaluasi terhadap Hermina pada khususnya dan semua rumah sakit secara pada umumnya untuk mengatur manajemen agar bisa optimal,” ujar Amithya.
Mia sapaan akrabnya menjelaskan, kejadian dugaan kasus penolakan pasien di rumah sakit di Kota Malang tidak boleh terulang kembali.
Karena itu, Komisi D DPRD Kota Malang sudah memberikan berbagai rekomendasi, termasuk salah satunya adalah dengan membangun Sistem Informasi Kesehatan yang didalamnya terdapat akses yang mudah bagi masyarakat.
“Kalau ada sistem itu, nantinya masyarakat akan tau mana rumah sakit yang penuh, mana rumah sakit yang kosong, juga untuk kebutuhan ambulans dan lain sebagainya,” tegas Mia.
Menurutnya Sistem Informasi Kesehatan ini sudah berjalan dengan baik di berbagai kota/kabupaten. Dengan begitu, kasus penolakan pasien tidak akan terulang kembali di masa mendatang.
Pihaknya tidak ingin kondisi ini terulang, sehingga rekomendasi soal Sistem Informasi Kesehatan harus segera ditindaklanjuti.
Komisi D DPRD Kota Malang, lanjut Mia, sudah memberikan berbagai rekomendasi dalam bidang kesehatan, termasuk memperjuangkan Universal Health Coverage (UHC) bagi masyarakat di Kota Malang.
“Kejadian di Hermina ini adalah salah satunya karena rekomendasi kami tidak kunjung ditindaklanjuti, semoga kejadian ini menjadi pembelajaran kita semua,” pungkasnya. [mut.dre]
