Foto: ilustrasi
DPRD Jatim, Bhirawa
Pembangunan JLS (Jalur Lintas Selatan) dipastikan akan rampung pada 2019 mendatang. Menyusul telah ada kejelasan dari IDB (Islamic Development Bank) yang akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun untuk pembangunan JLS. Namun dengan catatan masih membutuhkan anggaran dari APBN sebesar Rp 2 triliun untuk menuntaskan pembangun JLS.
Anggota Komisi D DPRD Jatim Achmad Heri menegaskan pembangunan JLS selama 2 tahun terakhir ini tidak menemui kejelasan dari pemerintah pusat, dikarenakan dalam APBN maupun APBD Jatim 2016 dan 2017 tidak dianggarkan satu rupiah pun. Imbasnya tidak ada kelanjutan pembangunan jalan yang tujuannya untuk membuka akses wilayah Selatan Jatim.
“Gelontoran anggaran dari IDB segera cair dan bisa digunakan untuk pembangunan JLS pada 2017. Anggaran dari IDB merupakan angin segar untuk pembangunan JLS, tapi Komisi D tetap mendesak APBD Jatim menganggarkan untuk pembangunan JLS di PAPBD Jatim 2017,” imbuh politisi dari Fraksi NasDem ini, Rabu (14/12).
Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi D DPRD Jatim Edi Paripurna. Menurutnya pada 2017 ini dipastikan proyek yang menghubungkan Banyuwangi ke Pacitan ini dapat dimulai kembali. Dengan begitu disparitas wilayah dari Utara ke Selatan dapat ditekan sekecil mungkin. “Apalagi dengan kondisi ekonomi seperti saat ini, tentunya proyek JLS sangat dibutuhkan,”tegasnya.
Sementara itu, Kepala BBPJN-VIII Ditjen Bina Marga Kementerian PU dan Perumahan Rakyat I Ketut Darmawahana menuturkan, IDB sudah menyetujui pendanaan untuk pembangunan JLS dengan sistem utang yang akan ditanggung APBN.
“Skema pendanaan untuk pembangunan JLS, new loan IDB pada 2017 sebesar Rp 289 miliar untuk pembangunan 25,88 km (kilometer), pada 2018 sebesar Rp 705 miliar untuk 68,41 km, dan 2019 sebesar Rp 429 miliar untuk 35,76 km. Lalu ada IDB lanjutan pada 2017 sebesar Rp 118 miliar untuk 11,20 km, pada 2018 sebesar Rp 141 miliar untuk 13,56 km dan pada 2019 hanya Rp 65 miliar untuk 5 km. Total anggaran dari IDB sebesar Rp 1,7 triliun,” urainya.
I Ketut Darmawahana menambahkan, dari anggaran tersebut masih membutuhkan gelontoran anggaran dari APBN sebesar Rp 2 triliun yang akan dianggarkan pada APBN 2018 sebesar Rp 639 miliar untuk pembangunan 42,61 km dan pada 2019 sebesar Rp 1,4 triliun untuk pembangunan 93,49 km. [cty]
