Pj Sekda Kab Sidoarjo, Andjar Soerjadiyanto [alikus/bhirawa]
Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK wilayah III, Jumat (2/9) akhir pekan lalu, di kantor Bupati Sidoarjo, mengumpulkan Bupati dan para Kepala OPD di Pemkab Sidoarjo, terkait monitoring capaian kinerja (MCP) yang telah ditetapkan KPK di Pemkab Sidoarjo. Tim KPK berjumlah empat orang dipimpin Direktur Korsugah III, Brigjen Bahtiar Ujang Purnama.
Pj Sekda Sidoarjo, Andjar Soerjadiyanto SSos mengatakan, Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, mengapresiasi konsep MCP yang ditetapkan KPK ini, karena akan bisa menjadikan tata kelolah Pemerintahan yang baik.
”Khusus delapan OPD yang menjadi area fokus intervensi, diharapkan agar melaksanakan indikator -indikator yang ditetapkan KPK,” kata Andjar.
Delapan area fokus intervensi itu, diantaranya masalah perencanaan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan perzinan, kapabilitas aparat pengawasan internal Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa.
Indikator yang ada dalam metode MCP, kata Andjar, harus dicukupi semua OPD. OPD harus bisa mengirimkan data – data kepada KPK dalam aplikasi itu setiap saat. Dengan menggunakan aplikasi, maka mengirimkan data akan lebih cepat.
Menurut Andjar, kalau seandainya OPD sampai tidak bisa segera mencukupi indikator yang ditetapkan KPK lewat aplikasi MCP itu, maka akibatnya akan bisa menjadikan sebuah pertanyaan besar.
”Kalau indikator dalam MCP tidak dipenuhi, maka akan bisa membuat pertanyaan,” kata Andjar, yang saat ini masih sebagai Kepala Inspektorat Kab Sidoarjo itu.
Disampaikan Anjar, metode aplikasi MCP ini diterapkan pihak KPK sebagai salah satu cara pencegahan kasus korupsi. Agar tidak sampai terjadi, maka tata kelolah Pemerintahannya diperbaiki, sehingga menjadi baik.
Andjar sempat menyampaikan sekilas, pada hari Jum at itu, rangking Kab Sidoarjo sempat berada pada posisi 10 besar, dari penilaian MCP KPK secara nasional. Namun, menurutnya perangkingan itu akan terus bergerak. Sebab yang dinilai adalah seluruh daerah di Indonesia.
”Masalah rangking bisa juga menjadi motivasi supaya menjadi lebih baik. Tapi yang sangat utama adalah, harus tetap dan selalu ingat untuk memenuhi indikator yang sudah ditetapkan oleh KPK dalam metode MCP itu,” katanya. [kus.fen]
