Pemkab Probolinggo gelar rakorev pengawasan realisasi anggaran periode Januari-Mei 2023.[wiwit agus pribadi/bhirawa]
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Bagian Administrasi Pembangunan menggelar rapat koordinasi dan evaluasi (rakorev) pengawasan realisasi anggaran periode Januari sampai dengan Mei 2023 di ruang PRIC (Probolinggo Region Investmen Centre) Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo.
Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto ini diikuti oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Probolinggo. Sebagai narasumber berasal dari Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan pelepasan pejabat yang sudah purna tugas. Yakni, Achmad Arif dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo dan Rachmad Waluyo dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo.
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Probolinggo Anna Maria DS mengungkapkan kegiatan ini dimaksudkan sebagai forum strategis memperkuat koordinasi, sinergi dan harmonisasi dalam pengelolaan anggaran, khususnya percepatan penyerapan APBD tahun 2023.
“Tujuannya memantau realisasi penyerapan anggaran dan membantu memecahkan dan menyelesaikan masalah atau kendala dalam pelaksanaannya secara bersama-sama serta evaluasi pelaksanaan anggaran guna mengetahui perkembangan pelaksanaan anggaran dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi,” ujarnya, Senin (12/6).
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto menyambut baik dan memberikan apresiasi atas terselenggaranya rapat koordinasi (rakor) tim evaluasi pengawasan realisasi anggaran periode Januari sampai dengan Mei 2023 yang sangat bermanfaat bagi para Pengguna Anggaran/Kepala PD.
“Pengguna Anggaran/Kepala PD dapat memahami pentingnya realisasi anggaran yang tepat waktu, mengidentifikasi dan mengevaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja yang telah ditentukan, mengukur efektivitas proses dan hasil atas pelaksanaan kinerja serta memberikan umpan balik atas hasil yang belum optimal serta menyusun strategi akselerasi pelaksanaan kegiatan sesuai waktu dan kinerja yang telah direncanakan,” katanya.
Menurut Sekda Ugas, laporan realisasi anggaran bulan Januari sampai dengan Mei 2023 masih sebesar 27,22%, yang seharusnya triwulan I sebesar 32% dan triwulan II mencapai 65%. Dari kondisi ini, realisasi anggaran tersebut belum optimal dan perlu terus dipacu agar lebih meningkat pada akhir triwulan II dan berikutnya.
“Berkaitan pula dengan berakhir masa jabatan Bapak Wakil Bupati pada bulan September 2023, maka program dan kegiatan penting diupayakan dapat diselesaikan lebih awal dan harus menjadi perhatian bersama,” jelasnya.
Sekda Ugas menegaskan akselerasi realisasi anggaran di semua PD dapat diwujudkan atas kerjasama seluruh pihak, baik pejabat pengadaan, PPTK, pelaksana dan pengelola kegiatan, Kasubag Keuangan, bendahara dan segera realisasikan belanja modal.
“Saya akan melakukan pemantauan dan evaluasi, baik secara rutin maupun periodik atas realisasi anggaran, fisik dan kinerja PD. Secara pribadi, saya masih sangat optimis, pada tahun 2023 ini realisasi anggaran, fisik dan kinerja akan lebih baik,” tegasnya.
Sebagai upaya akselerasi realisasi anggaran masing-masing PD, Sekda Ugas meminta perhatian para Pengguna Anggaran/Pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk meningkatkan kapasitas PPTK-SKPD dalam penyelesaian seluruh kegiatan di masing-masing SKPD serta melakukan percepatan realisasi program dan kegiatan.
“Selain itu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan masing-masing PD, baik anggaran dan kinerja secara kualitas dan kuantitas, baik input, output, outcome maupun impact kegiatan. Melakukan mitigasi apabila terdapat permasalahan, hambatan/kendala dan segera dikoordinasikan untuk menemukan solusi serta melaporkan realisasi anggaran dan kinerja secara berkala setiap bulan kepada Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang akan ditindaklanjuti dengan pelaporan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” tambahnya. [wap.dre]
